Soppeng, Kabartujuhsatu.news, -Strategi menjalin kerjasama dengan Bawaslu dan KPU Pangkep yang dirancang Bawaslu Makassar dalam mencegah mobilisasi pemilih, dipuji oleh pengamat kepemiluan, Dr. Nurmal Idrus.
Dikonfirmasi, Minggu, 16/8, mantan Ketua KPU Makassar ini memuji cara Bawaslu Makassar karena merupakan hal baru dan menjadi sebuah terobosan cerdas. "Itu hal baru dan sangat cerdas. Seingat saya, cara itu belum pernah dilakukan sebelumnya," katanya. Selama ini kata Nurmal, baik KPU maupun Bawaslu di Makassar bekerja sendiri dalam menangkal mobilisasi pemilih dari luar Kota Makassar di hari pemungutan. "Di hari H, saat saya di KPU, kita hanya bisa mengetatkan lalulintas perlintasan warga. Tapi itu tak cukup karena baik KPU dan Bawaslu tak punya kewenangan dalam melarang perlintasan di hari pemungutan, dan juga memang tak punya sumber daya yang cukup untuk melakukan penangkalan. Apalagi di daerah kepulauan seperti yang dilakukan Bawaslu Makassar," ujar konsultan politik ini.
Akademisi berlatarbelakang manajemen ini mengusulkan agar Bawaslu melibatkan penuh KPU Makassar dalam strategi itu. "Bawaslu akan kesulitan jika tak melibatkan KPU Makassar dan justru menurut saya teman-teman KPU yang harus menyambut ini dengan responsif karena ini cara lebih maju," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, pihak Bawaslu Makassar menyambangi Bawaslu dan KPU Pangkep, pekan lalu. Tujuannya, mereka ingin mengkoordinasikan pencegahan mobilisasi pemilih serta kemungkinan pencatatan pemilih ganda di daerah perbatasan terutama dibeberapa pulau terluar di jajaran kepualuan spermonde dimana garis perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Pengkep membentang luas. "Kami berharap kerjasama ini bisa meminimalisir dan bahkan menghindari adanya pemilih ganda dan mobilisasi pemilih di antara dua wilayah," tukas Ketua Bawaslu Makassar, Nursari.
