Jakarta, Kabartujuhsatu.news, -Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pengelolaan penanganan Covid-19 dari segi kesehatan dan pemulihan ekonomi perlu terus dikoordinasikan, baik pusat maupun daerah.
“Keputusan-keputusan yang menyangkut masyarakat banyak tentunya diputuskan secara terintegrasi dan juga ditujukan untuk menurunkan angka yang terdampak daripada pandemi Covid-19,” ujar Menko Perekonomian saat memberikan keterangan pers secara virtual usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas), Senin (14/9).
Untuk itu, menurut Menko Perekonomian, Presiden meminta agar pengelolaan penurunan angka dikelola secara lokal untuk melakukan intervensi berbasis lokal sehingga monitoring dan evaluasi secara kedaerahan di daerah, di 83.000 desa, RT, RW untuk terus dapat termonitor.
“Presiden meminta akan dalam dua minggu ini dikoordinasikan dan konsentrasi lebih khusus di 8 wilayah yang terdampak lebih besar kenaikannya dan menugaskan Wakil Ketua Komite Pak Luhut Binsar Panjaitan dan juga Ketua Satgas Covid-19 untuk memonitor dan sekaligus juga melakukan evaluasi,” kata Menko Perekonomian.
Terkait dengan kegiatan lanjutan untuk pendisiplinan masyarakat, Menko Perekonomian menjelaskan bahwa operasi yustisi akan terus dilanjutkan, terutama juga di beberapa daerah utama.
Soal pengadaan PCR-PCR yang dilakukan oleh lembaga-lembaga nonpemerintah, dalam arti partisipasi swasta dan klinik, menurut Menko Perekonomian, Kemenkes akan me-review, mengevaluasi, dan akan menetapkan harga jasa PCR tersebut.
“Beberapa yang terkait dengan penyerapan dari pada anggaran, tadi dilaporkan bahwa penyerapan anggaran sebesar 34,1% dari pagu di tahun year to date dari Rp695 triliun. Dan ini secara month to month/bulan ke bulan ada kenaikan sebesar 30,9% di semester I sampai dengan semester II,” ujarnya.
Masuk ke semester II ini, menurut Menko Perekonomian, per September tren penyerapannya sudah naik menjadi Rp237 triliun demikian pula sektor kesehatan terjadi kenaikan 31,6%, perlindungan sosial 62,81%, sektoral Pemda 27,68%, dan UMKM 91,43%.
Lebih lanjut, Menko Perekonomian menjelaskan bahwa Presiden juga menyampaikan bentuk insentif pariwisata anggarannya sudah ada yang dikaitkan dengan pengadaan vaksin secara mandiri apabila clinical trial sudah selesai.
“Jadi ini masih menunggu clinical trial untuk selanjutnya dibuat program yang terkait dengan sektor pariwisata,” imbuh Airlangga.
Pada kesempatan itu, Menko Perekonomian juga menyampaikan bahwa Presiden juga mengharapkan agar kampanye-kampanye untuk meningkatkan kedisiplinan perilaku masyarakat terus dilakukan.
“Kampanye ‘Ayo Memakai Masker’, kemudian tahap berikutnya adalah yang sekarang dilakukan ‘Ayo Menjaga Jarak dan Hindari Kerumunan’, dan berikutnya adalah ‘Ayo Mencuci Tangan’ untuk terus diintensifkan di daerah-daerah, ” tandas Menko Perekonomian.
(Syarif/vr5’*)
