Jakarta, Kabartujuhsatu.news, - Presiden Joko Widodo diminta serius mendengar aspirasi ormasbesar seperti Nahdlatul ulama, Muhammadiyah, Al Washliyah dan Komnas HAM yang menuntut Pilkada 2020 ditunda. Diharapkan Jokowi mempertimbangkan masukan banyak pihak dan menyikapi usulan penundaan Pilkada dengan bijak.
Hal ini diungkapkan RB. Syafrudin Budiman, SIP., Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan (PP BP) dalam siaran persnya, Jumat (25/09/2020).
Menurut pria yang biasa Gus Din ini, apabila ormas-ormas besar yang sudah punya kontribusi besar membangun bangsa ini tidak didengar aspirasinya, jangan harap penyelesaian pandemi Covid-19 cepat selesai. Sebab katanya, pernyataan sikap ormas besar dan Komnas HAM tersebut dari sisi agama, kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat.
"Presiden harus mendengar dan kalau perlu memanggil ormas-ormas tersebut untuk menerima masukan soal Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Jangan sampai dicuekin begitu saja," terang Gus Din.
Menurut Ketua DPP IMM periode 2006-2008 dan Ketua DPD IMM Jawa Timur periode 2004-2006 ini, keselamatan jiwa manusia harus diutamakan. Kalaupun harus dilaksanakan Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendatang, harus bisa dipertanggung jawabkan, bahwa tidak ada penyebaran Covid-19.
"Pemerintah harus bisa meyakinkan bahwa tidak akan ada penyebaran Covid-19 secara massif dengan cluster baru. Tapi jika tidak bisa menjamin, lebih baik Pilkada 2020 memang harus ditunda," tegas cicit Pahlawan Nasional KH Mas Mansur ini.
Terakhir kata Gus Din yang juga Relawan Jokowi pada Pilpres 2019 ini menjelaskan, saat ini pemerintah sudah membentuk Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Namun, bagaimana bisa ditangani dan dipulihkan kalau penyebaran Covid-19 terus menerus meningkat.
"Rasionalnya kalau pemulihan ekonomi nasional gagal ditengah Covid-19 maka akan semakin membuat resesi ekonomi. Kalau penyebaran meningkat artinya penanganan akan gagal dan pemulihan ekonomi nasional tidak akan berhasil," tandas pria kelahiran Sumenep, Madura ini. (red)
