Jakarta, Kabartujuhsatu.news, - Prinsip Good Corporate Government (GCG) menjadi napas penting bagi PT Pertamina (Persero).
Itu tercermin dari penyampaian informasi penyaluran BBM penugasan dan LPG subdisi melalui berbagai kanal, ermasuk situs resmi.
“Informasi kami update secara periodik melalui website, agar masyarakat dan stakeholder berkepentingan dapat memantau ketersediaan BBM dan LPG, yang memanfaatkan dana APBN,” ujar VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman.
Diketahui, penyediaan BBM dan LPG mengusung skema subsidi dan kompensasi penugasan.
Mengingat besarnya uang negara yang mengalir, transparansi data menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mengingatkan perusahaan BUMN agar menerapkan GCG dalam menjalankan roda bisnis.
Apalagi publik kerap mendengar kabar penangkapan sejumlah petinggi BUMN yang terjerat kasus korupsi.
Menteri BUMN Erick Thohir bahkan telah menemui KPK untuk mengawasi ruang potensi korupsi di perusahaan BUMN.
“Penyampaian informasi secara rutin juga memastikan volume realisasi tetap terjaga, sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah.
Informasi bisa diakses di website resmi kami, yaitu www.pertamina.com,” imbuh Fajiryah.
Per September 2020, Pertamina mencatat volume penyaluran BBM jenis Solar mencapai 10,18 juta kiloliter (KL) atau 67,5% dari kuota yang ditetapkan.
Untuk BBM jenis Premium, telah tersalurkan 7,81 juta KL atau 65,2% dari kuota tahun ini.
Sementara itu, volume LPG subsidi yang sudah disalurkan tercatat 5,3 juta metrik ton.
Selain menyampaikan informasi realisasi penyaluran BBM penugasan dan LPG Subsidi, Pertamina juga rutin mengumumkan data proses pengadaan.
Di antaranya, General Procurement, Crude and Product Procurement dan Shipping Procurement.
Sepanjang Februari-Oktober 2020, pengunjung situs resmi Pertamina yang mengakses informasi tersebut mencapai 78 ribu viewers.
“Publikasi proses dan data procurement melalui website, baik di kantor pusat maupun di region, merupakan wujud komitmen New Pertamina Clean.
Ini sejalan dengan arahan Komisaris Utama Pertamina untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada publik,” tutupnya. (Syarif)
