Riau (Kepri), Kabartujuhsatu.news, -Penjabat Sementara (Pjs.) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Bahtiar, memimpin Rapat Rutin Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau bersama seluruh kepala OPD di Ruang Rapat Utama Kantor Lantai IV, kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Senin (28/9).
Dalam rapat resmi pertama yang dipimpinnya sebagai Pjs. Gubernur, Bahtiar menegskan bahwa berdasarkan tugas dan arahan yang diberikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ada dua yaitu pelaksanaan pilkada yang berjalan sukses dan memastikan protokol kesehatan selama pilkada dijalankan dengan disiplin ketat.
”Pilkada kali ini sedikit unik karena jika pada pilkada terdahulu tugas Pjs. Gubernur cukup memastikan pilkada damai dan tidak ada konflik maka pada tahun ini ada tugas tambahan, yaitu harus menjaga agar tidak muncul klaster baru kasus Covid pada setiap tahapan pilkada,” jelasnya.
Bahtiar menyadari bahwa semua masyarakat khawatir, karena pemerintah tetap melaksanakan pilkada di tengah pandemi Covid-19, yang mana dapat mengakibatkan penambahan kasus baru. Namun dirinya memastikan bahwa kekahwatiran tersebut dapat diminimalisir dengan penegakan hukum yang tegas.
“Kita harus buktikan pilkada di Provinsi Kepulauan Riau bukan jadi klaster baru Covid-19. Oleh karena itu kita akan keras, tegas dan berani meneggakan hukum, bersama kepolisian dan Satpol PP untuk menindak para pelanggar,” jelas Dirjen Polpum Kemendagri ini.
Dalam beberapa hari ini, Bahtiar mengungkapkan akan melakukan pertemuan secara bergantian dengan pasangan calon yang akan mengikuti kontestasi pilkada 2020 untuk memastikan bahwasanya mereka harus mematuhi segala peraturan yang terkati dengan pilkada dan penerapan protokol kesehatan.
“Saya akan silaturahim dengan semua paslon, kpu dan bawaslu serta forkopimda dan tokoh-tokoh masyarakat, dalam rangka menjaga dan merawat seluruh tahapan pilkada berlangsung damai dan juga mencegah terjadinya kerumunan, tak ada pengerahan massa dan masyarakat merasakan pilkada justru memberi manfaat bagi masyarakat. Kita harus ubah pilkada 2020 sebagai momentum tuk penanganan Covid-19 dan memilih pemimpin daerah yg mampu tangani Covid-19.
Untuk kesuksesan pelaksaaan pilkada di daerah, Bahtiar menyampaikan untuk terus mengoptimalkan peran dari tim Desk Pilkada, bukan hanya dari Provinsi namun juga dari Kabupaten Kota yang ada di provinsi Kepulauan Riau.
“Tim ini setiap hari harus buat laporan. Termasuk kabupaten/kota yang tidak melakukan pemilihan bupait/wali kota namun tetap ada pelaksaan pilkada Gubernur jadi wajib melaporkan juga. Dari kabupaten/kota lapor ke Provinsi nanti provinsi rangkum dan sampaikan ke pusat. Karena laporan ini setiap hari Jum’at akan dibacakan ke Presiden,” harapnya.
Terkait realisasi pelaksanaan APBD provinsi Kepulauan Riau hingga September 2020, Bahtiar menyampaikan apresiasinya karena cukup tinggi penyerapannya dan berharap semakin cepat realisasinya untuk menggerakan perekonomian daerah.
“Realisasinya tadi 54 persen cukup bagus. Kalau bisa hingga akhir tahun ini mencapai 99 persen bahkan 100 persen. Segera realisasikan karena APBD ini merupakan salah satu instrumen penggerak ekonomi,” harapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H.TS. Arif Fadillah terus mendorong kepada setiap OPD di Lingkungan pemerintah provinsi Kepulauan Riau untuk mempercepat langkah penyusunan APBDP dan APBD karena waktu yang sangat terbatas.
“Kawan-kawan untuk segera menindaklanjuti dalam penyusunan APBDP. Tak bisa kita diamkan karena waktu sudah semakin dekat sekali. Target kita minggu ini APBD-P harus sudah clear,” perintahnya. (Syarif).