Kabartujuhsatu.news, - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menjadi panelis dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 yang berlangsung di salah satu hotel di Bogor, pada Hari Rabu, 18 November 2020. Rakornas ini dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor.
Beberapa pejabat negara yang hadir mengikuti Rakornas antara lain, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.
Menteri PPN dalam paparannya kembali menjelaskan bahwa terdapat sejumlah agenda Prioritas Nasional Tahun 2021 yang sudah dimasukkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Berdasarkan Perpres No.86/2020, tema RKP 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Oleh karena itu, Menteri Suharso telah menjabarkan tujuh agenda Prioritas Nasional yang juga merupakan 7 agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
“Ketujuh agenda prioritas nasional tersebut antara lain : (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan ; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan ; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing ; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan ; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar ; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim ; dan (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik,” jelas Menteri Suharso.
Suharso mengatakan RKP 2021 memang diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial ekonomi. Langkah itu diambil untuk mengejar target RPJMN 2020-2024 yang terancam meleset akibat pandemi virus corona atau Covid-19. Pandemi ini bisa menyebabkan adanya koreksi cukup tajam terhadap sasaran ekonomi pada 2020. Bahkan wabah ini diperkirkan berpengaruh pada kondisi ekonomi 2021.
Selain menjelaskan tentang RKP 2021, dalam Rakornas ini Menteri PPN/Kepala Bappenas juga memaparkan tentang rencana transformasi digital yang saat ini sedang gencar digaungkan oleh Pemerintah Indonesia. Sejatinya, transformasi digital merupakan bagian proses dari teknologi yang tinggi, yang mana juga merupakan perubahan yang berkaitan dengan penerapannya pada seluruh aspek kehidupan yang terdapat dalam masyarakat, termasuk pelayanan publik.
Dalam Rakornas ini, terdapat pula agenda penyerahan penghargaan Indonesia Procurement Governtment Awad 2020 kepada kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah yang telah melaksanakan administrasi pengadaan barang dan jasa dengan baik. Dan Menteri Suharso didaulat untuk menyerahkan pengharagaan tersebut kepada para pemenang.
Penghargaan ini terdiri dari Penghargaan Pengadaan Barang/Jasa Paling Transparan yang diberikan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kabupaten Sukamara (Kalimantan Tengah), Provinsi Bali, dan Kota Lubuklinggau (Sumatera Selatan). Penghargaan KLPD dengan Inovasi Pengadaan yang Mendukung Transparansi Belanja Pengadaan diberikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan Pusat Keunggulan Pengadaan diberikan kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur). Penghargaan Lembaga Pelatihan dan Pelaksana Ujian Pengadaan Barang/Jasa Berpresrasi diberikan kepada Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Jawa Tengah.
Rabu, 18 November 2020
Sumber : Tim Komunikasi Publik
Kementrian PPN/Bappenas
