Jakarta, Kabartujuhsatu.news, - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengeluhkan mengenai minimnya kewenangan kementerian yang dipimpinnya.
Menurut dia, Kementerian Pertanian hanya punya wewenang mengenai masalah produktivitas. Mengenai masalah impor, kewenangan kementeriannya terbatas.
“Memang persoalan yang ada di Kementan itu, Kementan hanya punya kewenangan di produktivitas. Sementara, untuk pasar dan lain-lain itu di kementeran lain,” ujar Syahrul dalam webinar, Senin (30/11/2020).
Syahrul mengaku paling tak suka impor. Namun, dirinya tak mempunyai kewenangan untuk menghentikan impor suatu komoditas.
Ini juga persoalan, saya paling tidak suka impor, tapi mau bagaimana kalau (kementerian) yang lain membuka keran itu (impor), yang didemo saya oleh petani. Yang menganjurkan suruh tanam ini, tapi disaingi dengan yang lain,” kata dia.
Syahrul menjelaskan, pihaknya hanya memiliki tugas untuk menyusun Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Proses impor suatu komoditas yang banyak melibatkan kementeriannya hanya bawang putih dan daging sapi.
“Importasi yang besar itu yang langsung bersentuhan dengan Kementan hanya dua, yaitu daging sapi 200-300 lebih ton, kedua bawang putih. Ada kah yang lain yang masuk? ada, tetapi tidak melalui rekomendasi Kementan," ungkapnya.
Kendati begitu, Syahrul mengaku tak mau terlalu mempersoalkannya. Menurut dia, fokus utama saat ini adalah meningkatkan kualitas produk asal Indonesia agar bisa bersaing dengan komoditas asal negara lain.
Ia menilai tidak perlu ada yang disalahkan terkait masalah tersebut. Menurut dia, hal yang harus dipersiapkan adalah kualitas harus lebih sesuai dengan pasar yang ada, lebih sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan. (Red).
