Soppeng (Sulsel), Kabartujuhsatu.news, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng tinggal menghitung hari sehingga pembahasan di tempat publik menjadi perdebatan yang menarik dibahas, salah satunya terkait memilih gambar atau memilih kolom kosong pada pemilukada kabupaten Soppeng 2020.
Diketahui bahwa pada pemilu kepala daerah kabupaten Soppeng tahun 2020 ini, KPU telah menetapkan 1 pasangan calon Bupati dan wakil bupati yakni HA. Kaswadi Razak, SE yang berpasangan dengan Ir. Lutfi Halide, MP begitupun KPU Soppeng telah menetapkan tata letak gambar paslon bahwa paslon yang bertagline AKAR-LHD berada pada kolom sebelah kiri dilihat dari sisi pemilih dan Kolom kosong berada pada sebelah kanan tanpa gambar sehingga dalam pilkada Soppeng yang akan dihelat puncaknya pada 9 Desember mendatang memberikan 2 pilihan bagi masyarakat kabupaten Soppeng.
Terkait hal tersebut diatas, salah satu aktivis pegiat anti korupsi Gasali Makkaraka, SH memberikan pandangan bahwa jika masyarakat memilih kolom yang bergambar tentu dapat tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki legitimasi yang kuat sehingga tercipta pemerintahan yang kuat pula, ujarnya saat ditemui diwarkop Sa'dang jalan kemakmuran, Rabu (4/11/2020).
Pembangunan yang berkelanjutan tersebut dimaksudkan adalah bahwa pemerintahan yang sebelumnya yang dinakhodai oleh HA. Kaswadi Razak telah memberikan bukti nyata terhadap pembangunan kabupaten Soppeng yang saat ini dapat dinikmati oleh masyarakat dari berbagai sektor dan kedepan tinggal dilanjutkan serta diisi pembangunan yang dianggap prioritas.
Menurut Gasali Makkaraka dalam pemerintahan HA. Kaswadi Razak kasus korupsi sangat menurun drastis dibanding pemerintahan sebelumnya, tandas Gasali.
Sementara itu jika masyarakat memilih kolom kosong tentu tidak memiliki legitimasi yang kuat karena akan di isi oleh pejabat pelaksana tugas.
Gasali berpandangan bahwa jika pemerintahan diisi oleh pelaksana tugas Bupati maka bisa saja pemerintahan kurang efektif karena tidak kuatnya legitimasi, tutur Ketua LSM Lembaga Investigasi dan Informasi Korupsi (Lidik).
Gasali menjelaskan bahwa perencanaan program pemerintahan daerah Soppeng terkait pembangunan yang di rancang sebelumnya yang bisa saja kurang sejalan kerena beda pemerintah beda program, Terang koordinator LSM Anti Korupsi ini.
Hal lain, Kata Gasali, bisa muncul adanya kebimbangan bagi SKPD dalam menentukan kebijakan begitupun terciptanya kebijakan pemerintah yang kurang dukungan dari DPRD, papar Gasali Makkaraka.
Dalam pemerintahan yang dinakhodai pelaksana tugas Bupati, Gasali menilai hal itu dapat berpotensi terjadinya kasus korupsi dikalangan SKPD karena kurangnya tanggungjawab moral terhadap atasannya.
Begitupula sebaliknya, kepemimpinan Pelaksana Tugas Bupati dalam pengambilan keputusan berpotensi tidak maksimalnya dalam menentukan kepbijakan. Tandasnya.
Gasali menuturkan jika pemerintahan disi pelaksana tugas juga dapat terjadi Pilkada ulang setelah 1 tahun dijabat oleh pelaksana tugas sehingga menimbukan kebosanan dan kejenuhan masyarakat untuk memilih kembali yang berimbas kepada pembangunan yang berkelanjutan yang tadinya pembangunan sudah dapat dinikmati masyarakat akan terjadi stagnan.
Terakhir Gasali membeberkan bahwa jika terjadi Pilkada ulang, sama halnya dengan menghamburkan uang rakyat yang mestinya sudah dapat digunakan untuk pembangunan dan kemaslahatan masyarakat Soppeng.
Pilkada 2020 ini saja telah menelan anggaran sebesar 33 milliar, tandas Gasali.
Gasali berharap kepada masyarakat pemilih untuk berpikir baik buruknya dan untung ruginya dalam menentukan pilihan di Pilkada Soppeng 9 Desember 2020 mendatang, pungkasnya.
