Diskusi zoom virtual yang diselenggarakan oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) dengan tema “Mewujudkan Pilkada Sehat, Rakyat Kuat”, Kamis (05/11/2020).
Jakarta - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan digelar 9 Desember 2020 di tengah Pandemi Covid-19. Tentu ada pertanyaan bagaimana Pilkada 2020 bisa terlaksana dengan baik dan sesuai protokol kesehatan?
Kaukus Muda Indonesia (KMI) membedah melalui diskusi zoom virtual 'Mewujudkan Pilkada Sehat, Rakyat Kuat', Kamis (5/11/2020).
Narasumber Respiratori Saddam Aljihad Tokoh Pemuda, meyakini bahwa pelaksanaan pilkada serentak, akan berhasil meskipun berada ditengah pandemi Covid-19. Ia berharap, masyarakat tidak perlu khawatir asalkan pilkada dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
“Saya punya keyakinan pilkada serentak ini akan memenuhi protokol kesehatan. Yang terpenting adalah kita perlu memantau protokol kesehatan ketika pilkada serentak tersebut dilakukan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) Armyn Gultom mengatakan,
Pilkada 2020 digelar 270 daerah, pada 9 Desember 2020 mendatang. Walaupun di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.
"Kita berharap harus ada aturan yang lebih tegas bagi pelanggar protokol kesehatan. Kalaupun sudah ada harus bisa dilaksanakan dengan baik," kata pria asal Sumatera Utara ini.
Sebab, menurut Armyn, banyaknya daerah yang melaksanakan pilkada akan menimbulkan kerumunan, sehingga bisa memunculkan klaster baru Covid-19. Untuk itu katanya, membutuhkan komitmen dari calon kepala daerah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
“Prinsip protokol kesehatan yang telah disepakati harus menjadi komitmen bersama. Kewaspadaan menjadi amat sangat penting dalam pilkada serentak kali ini,” ujarnya.
Pilkada serentak 2020, kata Armyn, harus dijadikan momentum menjaga kesehatan sesuai protokol kesehatan secara kuat dan konsisten sehingga masyarakat tetap sehat. Dalam hal ini, tidak hanya sebatas himbauan saja tetapi butuh keteladanan dari pemimpin terhadap pelaksanaan protokol kesehatan tersebut.
“Bagi saya pemilu sehat bukan hanya kesehatan fisik tetapi juga melahirkan pemimpin yang baik dan bijak. Tidak cukup ambisi menjadi pemimpin tetapi butuh pemimpin yang memberikan kesejahteraan, kecerdasan dan kesehatan kepada masyarakat,” tambahnya.
Selanjutnya, KH. Mukhlas Syarkun, Wakil Ketua Umum DPP JATMI mengatakan, dalam beberapa kajian disebutkan bahwa pilkada banyak mudharatnya. Situasi saat ini, pilkada dihadapkan pada masalah kualitas pemilih itu sendiri yang perlu diedukasi.
Kedua, resesi ekonomi juga menimbulkan pilkada tidak sehat karena akan memicu money politik, sehingga perlu ada kerja keras dari para stakeholder.
“Saya mengusulkan satu solusi yaitu kekuatan civil society untuk menyelamatkan kondisi demokrasi kita. Saya menghimbau pemuda seperti KMI ini perlu terjun mengedukasi masyarakat untuk memastikan proses demokrasi benar-benar sehat dan memberikan maslahat bagi masyarakat,” tandasnya. (red)
Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP
