Jakarta, Kabartujuhsatu.news,- Partai Usaha Kecil Menengah (UKM) yang baru resmi dan didirikan 28 Oktober 2020 dan baru dilaunching nama-nama pendirinya 10 November 2020 lalu, sudah membuat gebrakan. Rencanya 1 Januari 2021 akan digelar Launching Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai UKM (DPP Partai UKM) dan Juru Bicara Partai UKM secara virtual/online.
Pada 1 Januari 2021 akan diresmikan Susunan Struktur Pengurus Pusat DPP Partai UKM yang terdiri dari Pengurus Harian dan Mahkamah Partai. Sementara untuk struktur Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Ketua-Ketua Departemen/Ketua-Ketua Biro di DPP Partai UKM akan diresmikan 10 Januari 2021.
Selain itu akan di Launching AD/ART Partai UKM dan akan dilakukan peresmikan kantor DPP Partai UKM. Hal ini disampaikan Syafrudin Budiman SIP, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai UKM rilisnya di Jakarta, Rabu (30/12/2020).
“Akan diumumkan 23 nama-nama pengurus DPP Partai UKM, 9 nama-nama pengurus Mahkamah Partai dan 10 orang yang ditunjuk sebagai Juru Bicara Partai UKM. Pada 1 Januari 2020 itu juga akan resmikan AD/ART Partai UKM dan akan diresmikan kantor DPP Partai UKM,” kata pria yang biasa disapa Gus Din ini.
Kata tokoh pergerakan dan intelektual muda ini, pada 1 Januari 2021 adalah momentum awal pergerakan Partai UKM dari pusat sampai daerah-daerah. Tahun baru adalah simbul perjuangan baru dimulai dan sebagai semangat dan optimisme tampil dalam kancah politik nasional.
“Pengurus DPP Partai UKM dipimpin H. Bustan Pinrang selaku Ketua Umum, akan bekerja secara profesional sebagai partai kader dengan sebutan Intelektual Organik UKM. Selanjutkan pada Februari 2021 akan dibentuk kepengurusan di 34 Propinsi dan 514 Kabupaten/Kota,” kata Gus Din aktif sebagai Konsultan Media ini.
Menurutnya, Partai UKM adalah partai yang berasaskan Pancasila dan berbasis pada ekonomi kerakyatan. Partai UKM memiliki tujuh garis besar perjuangan partai untuk menggapai cita-cita meningkat kesejahteraan bersama
“Tujuh garis besar ini diantaranya, Keadilan Sosial, Kesejahteraan, Kemajuan Ekonomi, Ekonomi Kerakyatan, Kesetaraan Ekonomi, Persamaan Hak dan Penegakan Hukum. Semua ini bersumber pada Pancasila sebagai dasar negara dan komitmen kebangsaan,” tukas Gus Din yang Sarjana Ilmu Politik lulusan FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS).
Mantan Ketua DPP IMM Periode 2006-2008 ini mengatakan, Pancasila sebagai asas Partai UKM, terutama sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.Dimana berbunyi sebagai berikut: ayat (1); Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3); Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4); Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
“Partai UKM memiliki nafas untuk dan bagaimana mensejahterakan kehidupan bersama. Supaya masyarakat bisa menerima manfaat pembangun ekonomi dan keadilan sosial ekonomi. Kalau rakyat Indonesia ekonominya maju, maka Indonesia juga akan maju, makmur dan sejahtera,” tandasnya.
Lanjutnya, Partai UKM adalah partai nasionalis yang berbasis ekonomi kerakyatan. Dimana Partai UKM adalah ingin memperjuangkan para Pengusaha Kecil Menengah dan masyarakat bawah agar lebih terangkat dan maju secara ekonomi.
“Partai UKM kita dirikan untuk menampung aspirasi dan memperjuangan kalangan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM), Koperasi dan Industri Kecil Menengah (IKM). Sedangkan basis utama Partai UKM adalah di kalangan UMKM, Koperasi, Pedagang Pasar dan pengusaha UKM. Selain itu garapan basis Partai UKM juga di kalangan milenial, kaum perempuan dan para disabilitas," ungkap Gus Din
Ia juga menjelaskan, target Partai UKM adalah 15 juta suara dari kalangan UMKM dan lainnya. Saat ini ada 60 juta lebih kalangan UMKM yang akan menjadi lahan garapan politik dan perjuangan Partai UKM.
"Semua pengurus dan kader Partai UKM sangat optimis menjadi partai besar. Apalagi Partai UKM sudah dikelola secara digital dan berbasis tehnologi informasi,” pungkas aktivis mahasiswa yang pernah menjadi tahanan politik saat memimpin aksi buruh pada 1 Mei 2002 lalu. (red)
