Jakarta, Kabartujuhsatu.news, - Akibat kecelakaan pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ 182 dengan rute Jakarta-Pontianak yang jatuh pada Sabtu (09/1/2021), Ketua Gerakan LSM Bersatu Soppeng (Gembos) meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot menteri Perhubungan Budi Karya.
Hal itu diungkapkan Ketua Gembos Gasali Makkaraka,SH di Watansoppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (11/1/2021).
Gasali mengungkapkan bahwa
Menhub harus bertanggung jawab secara moral dan kemanusiaan akibat sistem yang menyebabkan kelalaian dan meninggalnya ratusan penumpang sehingga Presiden yang mempunyai hak progratif mengangkat dan memberhentikan para menterinya diminta untuk mencopot menteri perhubungan, pintanya.
Menurutnya, Menteri Perhubungan yang mempunya wewenang mengatur regulasi perhubungan udara dan perizinan pesawat dianggap tidak becus apa lagi sudah sering kejadian seperti ini, kata Gasali Makkaraka.
Menurutnya, pesawat yang Boeing 737-500 itu hilang kontak sekitar pukul 14.30 hingga 15.00 WIB ini menjadi bukti. Lokasi hilang kontak terjadi di atas Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.
"Selama dipimpin Budi Karya Sumadi selaku Menhub pernah ada kecelakaan pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, Senin (29/10/2018). Hal ini juga membuat sejumlah orang mendesak agar Menhub Budi Karya Sumadi mundur dari jabatannya" terang Gasali.
Pria asal kabupaten Soppeng Sulsel ini mengatakan, Menhub sebaiknya sadar diri, karena dinilai gagal dalam menjalankan tugas memberi rasa nyaman kepada rakyatnya dalam hal transportasi.
"Pak Budi Karya kalau punya moral harus legowo untuk diberhentikan sebagai Menhub Jangan sampai nantinya akan ada kecelakaan penerbangan lagi," tegas Aktivis Gasali.
Meskipun tanpa di copot oleh presiden sebaiknya Menhub mengundurkan diri secara moral dan bertanggungjawab, imbuh Gasali.
Ia menambahkan, diperlukan tim independen untuk menyelidiki kecelakaan pesawat tersebut. Sebab, bukan rahasia sistem tiket dan pesawat murah menyebabkan banyak efisiensi yang berbahaya bagi pesawat.
"Kalau tim penyelidik kecelakaan hanya diberikan kepada KNKT sangat miris bisa mengungkap fakta sebenarnya. Harus ada tim independen dari banyak pihak," pungkasnya. (red)
