Makassar, Kabartujuhsatu.news, - Anggota DPRD Kota Makassar, Fatma Wahyuddin menyebut kebijakan yang dilakukan Pj Wali Kota Makassar ‘aneh-aneh’. Kritikan itu mulai pencopotan Kadispar hingga proses lelang jabatan.
“Terkait dana hibah, saya sayangkan Pj Wali Kota nonaktifkan Kadispar. Padahal, tidak cairnya anggaran pusat itu bukan kesalahan Kadispar sendiri tetapi banyak unsur,” papar Fatma—sapaan akrabnya, Jumat (5/2/2021).
Semestinya, sambung Politisi Demokrat ini Prof Rudy koordinasi dengan semua pihak terkait mencari solusi dari masalah dana hibah dari Kemenparekraf tersebut. “Bukannya langsung menonaktifkan Kadispar,” kesalnya.
Ia menilai, pencopotan eselon II itu harus berdasarkan hasil pemeriksaan. Selain itu, dirinya juga pertanyakan penyebab utama anggaran sebesar Rp24,4 miliar itu tak kunjung cair.
“Mereka harus jelaskan kepada publik alasan dana hibah tidak cair. Sementara, kota-kota lain telah dicairkan, Kami selaku wakil rakyat tentu perlu ikut mendorong agar Pak Pj Wali Kota Makassar serius mencairkan anggaran dana hibah tersebut” ungkapnya.
Sementara soal lelang jabatan, kata Fatma, Prof Rudy tidak memiliki iktikad baik terhadap kepala daerah terpilih. Sebab, lelang jabatan harusnya diserahkan ke pemenang pilkada.
“Mungkin ada niat tersendiri, PJ melakukan lelang jabatan disaat terakhir masa jabatannya dan tentunya kebijakan ini menjadi aneh dan sangat anomali,” pungkasnya. (W@wan).
