Purwokerto (Jateng), Kabartujuhsatu.news, - Kepengurusan Partai Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jawa Tengah ditarget sudah bisa terbentuk hingga di tingkat kecamatan hingga Maret mendatang. Saat ini sejumlah kabupaten/kota sudah membentuk kepengurusan daerah (DPD) maupun kepengurusan tingkat kecamatan (DPC).
"Saat ini sudah dibentuk masing-masing koordinator wilayah atau dapil. Masing-masing koordinaor lalu mengembangkan pembentukan kepengurusan DPD-DPD dan ini ditargetkan Maret sudah terbentuk," kata inisiator pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jateng, KRT Sandiyo, saat launching virtual Partai UKM Wilayah Jawa Tengah, Selasa (16/2/2021) di Purwokerto.
Hadir dalam konsolidasi tersebut hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai UKM, Syaftudin Budiman, Ketua Umum Satgas Partai UKM, Muhajrin, juga salah satu inisiator pendiri partai.
Menurutnya, saat ini embrio kepengurusan di tingkat DPW sedang disusun, bersamaan dengan target nasional pada bulan Februari ini, pembentukan serentak di seluruh provinsi. "Meskipun DPW baru dalam proses pembentukan, tapi di beberapa kabupaten/kota justru sudah terbentuk kepengurusan hingga tingkat kecamatan, seperti Klaten, Solo. Sehingga fungsi kordapil untuk menginisasi pembentukan DPD-DPD yang belum terbentuk," kata Sandiyo pengusaha asal Klaten ini.
Terkait potensi pemilih atau peluang pendukung di Jateng, kata dia, dari hasil riset, peluang yang utama dari kalangan pelaku usaha di sektor UMKM. Pihakya akan berusaha menyakinkan kelompok terseut, bahwa Partai UKM akan menjadi wadah memperjuangkan aspirasi.
*Optimis Bisa Lolos Verifikasi Administas idan Faktual Pemilu 2024*
Sekjen Partai UKM, Syafrudin Budiman mengatakan, setelah dideklarasikan tiga bulan lalu, pihaknya terus bergerak cepat membangun infrastrur partai untuk
kesiapan menghadapi verifikasi badan hukum oleh Kemenkumhan tahun 2022 dan verifikasi faktual KPU RI tahun 2023.
"Partai ini lahir bukan sekadar lahir-lahir saja, tapi lahir sebagai relawan Jokowi (presiden saat ini-red), yang punya akar rumput di bawah. Awalnya tidak berpartai, tapi basisnya jelas dari pelaku-pelaku ekonomi, akademisi atau intelektual organik sebagai sosok tokoh masyarakat yang peka terhadap realita masyarakat dan menjawab problematika yang ada di bawah," katanya.
Untuk persiapan verifikasi baik badan hukum maupun faktual, kata dia, hal itu dianggap idak terlalu sulit, karena memiliki jaringan se-Indonesia (relawan Jokowi-red). "Waktunya masih, karena untuk verifikasi faktual masih ada 2,5 tahun, dan verifikasi Kemenkumham, waktunya sekitar 17 bulan lagi. Misalnya saat verifikasi administrasi Kemenkumham tidak lolos, ada dukungan partai lain (Pemilu 2019) yang mau menyerahkan badan hukum kepada kami," katanya yang tidak bersedia menyebut dukungan dari partai apa.
Dia mengaku, nama partainya sudah popler di sosial media, karena pihaknya juga merekrut kalangan media milineal, konten kreator dari kalangan generasi muda. Menurutnya, karena gerakan partainya dianggap masif, konsentrasi saat ini tidak ke persiapan verifikasi, tahapan ini nanti harus dilewati.
"Kompetisi partai kami ini saat ini sama dengan partai-partai lama, seperti Golkar. PAN. PKS maupun PSI. Karena untuk Pemilu 2024, nantinya juga sama-sama, akan mengikuti verifikasi," ujarnya.
Disinggung target pemilih atau pendukung secara nasional jika lolos kepesertaan pemilu, lanjut Syafrudin, dengan ideologi yang jelas (Pancasila), dan basis yang jelas (UMKM dan lainnya), ditargetkan bisa marih 15 juta dukungan suara.
"Bahkan kepengurusan partai 50 persen dari kalangan perempuan, termasuk di komposisi calon legslatif nantinya. Pelaku UKM di Indonesia ada sekitar 60 juta, jadi target kami tidak muluk-muluk cuman 15 juta pemilih atau minimal dua digit (10 juta)," terangnya.
Jika bisa meraih minimal 10 juta pemilih, katanya, sudah bisa mengantongi 7 persen suara atau 35-40 kursi di DPR RI. Jumlah ini, jelas dia, dianggap sudah cukup untuk memperjuangkan pembentukan atau revisi UU pengentasan kemiskinan, UU pemulihan ekonomi, UU tentang UMKM yang melindungi para pelaku usaha ini.
"Apalagi saat ini kan pemerintahan Jokowi sudah membangun infrastruktur sampai 70 persen. Setelah pasca Jokowi, infrastuktur kan tidak perlu lagi atau kalau ada pun kan tidak banyak anggaran. Kami punya program APBN untuk rakyat, seperti untuk pengentasan kemiskinan, inkubasi bisnis, pemberdayaan, peningkatan life skill tenga kerja dan pelayanan masyarakat," janjinya.
Selain itu Muhajir mengatakan, sebagai satgas partai, pihaknya akan menjaga kegiatan-kegiatan kepartaian dan barikade keamanan partai. "Karena sekarang masih susana panemi, maka kami juga bergerak sebagai satgas Covid-19 Partai UKM untuk membantu masyarakat dan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan," kata pengusaha asal Cilacap ini. (sm)
Inilah nama-nama list Deklarator DPW Partai UKM Jawa Tengah:
1. KRT Sandiyo (Kordinator)
2. Suparto Yoso Suparno
3. Muhajir
4. Munifah
5. Budi Santoso.ST
6. Farida
7. L.R Ady Swandaru
8. Fetto Wahyu Iskandar
9. Indah Sulistyo Rini
10. Sriyadi, SE
11. Atika S. Yudhianti
12. Djati N.P.
13. B. Aryant.
Penulis: Agus Wahyudi
