Jakarta, Kabartujuhsatu.news, - Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Bank Syariah Indonesia (BSI) dan sejumlah offtaker dalam rangka percepatan realisasi kredit usaha rakyat (KUR) sektor pertanian yang ditargetkan mencapai Rp 70 triliun.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan kehadiran KUR pertanian merupakan salah satu upaya negara memastikan kesejahteraan para petani.
Selain itu, tegas Syahrul, untuk membangun pertanian yang maju, mandiri, dan modern.
Kami mendorong petani agar berani memanfaatkan layanan program KUR pertanian yang disediakan negara sebagai upaya negara meningkatkan kesejahteraan para petani di seluruh Indonesia," kata Mentan SYL, Jumat (19/2).
Mentan SYL melanjutkan bahwa KUR ini dapat dimanfaatkan para petani dan penangkar dengan bunga yang hanya 6 persen per tahun ditambah kemudahan dalam mengakses pinjaman, skema KUR dinilai ramah bagi petani.
"Turunnya suku bunga KUR menjadi angin segar bagi petani. KUR untuk petani skemanya berbeda dengan KUR pada umumnya," ungkap mantan gubernur Sulawesi Selatan yang menjabat dua periode itu.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementan Sarwo Edhy Edhy mengatakan petani mendapatkan keringanan untuk membayar KUR, karena dapat dibayar dan boleh dicicil pada saat produk pertaniannya sudah menghasilkan atau panen.
“Ini tentu memudahkan para petani, misalnya petani mengajukan KUR Rp 50 juta (tanpa agunan) untuk modal usaha taninya yang berupa tanaman padi atau jagung,” ujar Sarwo Edhy.
Sarwo Edhy menambahkan tahun ini pemerintah menurunkan suku bunga menjadi 6 persen per tahun dan tanpa agunan untuk pinjaman maksimal Rp 50 juta. Sarwo Edhy menggambarkan tanaman tersebut baru menghasilkan setelah kurang lebih tiga bulan. Jadi ketika sudah 3 bulan, petani dapat melunasinya.
“Tahun sebelumnya bunga KUR 7-8 persen, tapi sekarang menjadi 6 persen. Ini pasti tidak akan memberatkan petani,” tandas Sarwo Edhy.
Direktur Pembiayaan Pertanian pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Indah Megahwati mengatakan, pertemuan dengan BSI di antaranya membahas mengenai penyaluran KUR sektor pertanian.
Kementan menggaet BSI agar segala bentuk fasilitasi pembiayaan untuk petani, peternak, pekebun dan pelaku agribisnis lainnya dapat dipilih sesuai dengan keinginan masing-masing calon debiitur.
“Kalau masyarakat mau KUR yang konvensional bisa diajukan ke BRI, BNI, Mandiri dan bank lain, tetapi jika ingin model pembiayaan yang syariah, kami sudah menyediakan penyalurnya, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI),” terang Indah.
Development Head Government Institutional Relationship Department Funding & Digital Banking Division Lis Febrina mengaku pihaknya sudah siap sebagai bank penyalur KUR pertanian untuk melayani pengajuan para petani di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Johny Tarigan dari Garda Bio Nusantara (GBN) menjelaskan pihaknya selaku pendamping kelompok tani dan gapoktan yang akan mengawal rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) bagi petani yang akan mengajukan KUR.
“Para petani yang akan mengajukan program KUR pertanian akan lebih mudah tanpa ribet karena kami dari GBN dan offtaker akan mendampingi debitur mulai proses hingga musim tanam. Bahkan, mulai dari hulu sampai hillir kami melakukan pendampingan," kata Johny.
Direktur Utama PT Inovasi Desa Nusantara (Inovesa) Sholikin menyampaikan pihaknya siap menjadi offtaker pertanian untuk BSI. "Hal ini selaras dengan visi Inovesa yaitu untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, salah satunya adalah dengan ikut mendorong kesejahteraan petani," kata Sholikin.
Seperti diketahui, BSI didirikan 1 Februari 2021. BSI adalah gabungan dari Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, dan BRI Syariah. (Al-Az).
