Jakarta, Kabartujuhsatu.news,- Belum ada respon dari Menteri PUPR terkait permohonan kuota vaksinasi bagi peyelenggara dan pelaksana jasa konstruksi Indonesia, Forum Lintas Aspirasi Jasa Konstruksi (FLAJK -red) langsung menyampaikan surat permohonan kepada Presiden.
Sebelumnya, pekan kemarin pada tanggal 12/03 FLAJK telah melayangkan surat kepada Menteri PUPR terkait permohonan vaksinasi bagi para penyelenggara dan pelaku jasa konstruksi Indonesia, adapun dalam surat tersebut FLAJK juga menyampaikan agar kiranya PUPR dapat segera melakukan inventarisir, segmentasi dan skala prioritas. Ujar Veri Senovel ketua umum FLAJK, senin 22/03 di Jakarta.
"Veri menuturkan bahwa hal tersebut dimaksudkan agar kiranya penyenggara dan pelaku jasa konstruksi secara nasional segera mendapatkan kesempatan untuk vaksinasi sehingga terlindung dari pandemi COVID-19 ini".
Untuk diketahui, bahwasanya peran serta penyelenggara dan pelaku jasa konstruksi adalah ujung tombak dari pembangunan infrastruktur nasional, maka untuk itu sebagai bentuk perlindungan sudah semestinya Kementerian PUPR dapat hadir dan memberikan perhatian yang cukup terhadap masyarakat konstruksi, ungkap Veri.
Adapun, dalam surat yang telah kami sampaikan juga menyatakan bahwasanya FLAJK siap memberikan support untuk melakukan komunikasi dengan seluruh penyelenggara dan pelaku jasa konstruksi dan bila diperlukan FLAJK juga siap untuk membuat posko secara virtual, terangnya.
Namun demikian, karena masih belum mendapatkan respon dan informasi yang kongkrit dari Kementerian PUPR, maka untuk dapat secepatnya memberikan perlindungan terhadap 15 juta masyarakat konstruksi di Indonesia yang terdiri ;
- Importir, distributor equipment konstruksi, pabrikan konstruksi, perusahaan pemilik rantai pasok galian C dan badan usaha konsultan perencana serta badan usaha pelaksana jasa konstruksi dengan seluruh karyawan dan keluargannya yang berjumlah enam juta
- Tenaga ahli konstruksi jabatan muda, madya dan utama sebanyak satu juta jiwa
- Serta tenaga terampil konstruksi baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat sebanyak delapan juta jiwa.
Kami atas nama masyarakat konstruksi menyampaikan permohonan tersebut secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo. Pungkas Veri
Sementara, sekjen FLAJK menuturkan bahwasanya surat No 003/FLAJK Nasional/|||/2021 tertanggal 22 Maret tersebut, juga kami tembuskan kepada Menteri Kesehatan, Menteri PUPR serta Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR
Kiranya semoga apa yang menjadi harapan dari seluruh penyelenggara dan pelaku jasa konstruksi Indonesia mendapat respon yang cepat dari Presiden. Harap yakub
Tentunya, kami juga memahami skala prioritas yang tengah dibuat oleh Pemerintah sehingga menjadi peta jalan bagi program vaksinasi secara nasional, untuk itu dengan permohonan yang diajukan kami berharap agar kiranya masyarakat konstruksi Indonesia juga dapat masuk dalam skala prioritas pada program vaksinasi tersebut, tutupnya. (Red/Yaf1).
