Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Pemerintah Indonesia kembali membuka kesempatan bagi swasta baik dalam negeri dan luar negeri untuk bisa melakukan pengangkatan harta karun bawah laut atau Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). Kebijakan ini memberikan izin pengangkatan harta karun bawah laut ini sempat dihentikan oleh pemerintah.
Pada era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, periode pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) pertama, aturan pengangkatan BMKT dinyatakan tertutup untuk kegiatan investasi. Pemerintah sebelumnya juga sempat menghentikan sementara (moratorium) terhadap izin pengangkatan BMKT oleh swasta termasuk asing.
Saat ini, pada periode kedua pemerintahan Jokowi, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pemerintah kembali membuka kesempatan investor termasuk asing untuk mencari harta karun bawah laut yang berasal dari muatan kapal yang tenggelam di laut Indonesia. Bila berhasil, maka akan ada bagi hasil dengan pemerintah.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan lewat UU Cipta Kerja ada 14 bidang usaha telah dibuka, salah satunya adalah pengangkatan berharga muatan kapal tenggelam. Namun, apabila ada investor yang tertarik untuk mencari harta karun di bawah laut harus memenuhi beberapa syarat ketat dari BKPM.
"Jadi, kalau mau cari harta karun di laut bisa kau (investor) turun. Syarat izinnya datang ke kita (BKPM), untuk bisa dapatkan izin," jelas Bahlil dalam konferensi pers, Selasa (2/3/2021).
"Untuk peninggalan sejarah dan barang-barang purbakala, bisa dibangun tapi harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.[...] Harus ada notifikasi dan syarat-syarat itu tidak gampang. Karena ini bukan barang sembarangan. Semakin bagus barang, semakin syaratnya bagus," kata Bahlil.
Pada klasifikasi bidang usaha daftar positif investasi tertuang dalam lampiran I hingga lampiran III Perpres 10/2021. Namun dalam hal bidang usaha pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam tidak terdapat dalam ketiga lampiran tersebut.
Hanya saja, para investor bisa mengajukan izin usahanya, sebab ada klausul yang memperbolehkan eks bidang daftar negatif investasi tersebut digarap lagi oleh investor.
Pada pasal 3 Perpres 10/2020 disebutkan bidang usaha terbuka meliputi bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM, dan bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Beleid tersebut mengatur izin berusaha tersebut bisa dilakukan oleh investor dalam negeri dan investor luar negeri.
"Bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, huruf c, dapat diusahakan oleh semua penanaman modal," dikutip Pasal 3 ayat 1d dan ayat 2 Perpres 10/2021.
Pada 2016 sesuai catatan Asosiasi Perusahaan Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam Indonesia (APPP BMKTI) mendeteksi ada 464 titik lokasi kapal karam di lautan Indonesia. Nilainya diperkirakan mencapai US$12,7 miliar dolar.
Harta karun itu merupakan kapal-kapal Portugis, Belanda, dan Cina dari periode 1500-1800. Kapal-kapal itu tenggelam ketika melintasi perairan Indonesia, yang merupakan jalur perdagangan utama dunia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat ada 134 lokasi kapal tenggelam di Pelabuhan Ratu Jawa Barat dan 37 lokasi di Selat Malaka. Angka ini hanya sebagian kecil saja.
Besarnya potensi ini membuat swasta kembali bersiap untuk bergerak kembali. Namun, masih ada pertanyaan yang harus terjawab sebelum turun ke bawah laut.
"Boleh nggak kita menjual ke luar negeri, karena selama ini dihambat nggak boleh dijual ke luar, katanya itu kan budaya kita, teruspiye? Sementara biaya untuk penangkapan nggak murah, mahal. Mana ada bank yang mau mendanai? Artinya investor dari luar kerja sama dengan perusahaan-perusahaan lokal, dia berpikir kalau nggak bisa dibawa keluar untuk apa modalin kita," sebutnya.
Ketika lampu hijau sudah mulai akan dipasang, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti yang melarang aktivitas ini pada masa kepimpinannya sebagai Menteri ikut berteriak. Ia menilai negara yang seharusnya mengontrol aktivitas seperti ini.
"Pak Presiden @jokowi & Pak MenKP @saktitrenggono @kkpgoid , mohon dg segala kerendahan hati utk BMKT dikelola &diangkat sendiri oleh pemerintah. Sudah banyak kita kehilangan benda2 bersejarah yg seharusnya jadi milik bangsa kita " tulis Susi di twitter miliknya @SusiPudjiastuti Rabu (3/3/2021) malam.
Sumber : CNBC
