Jakarta, Kabartujuhsatu.news, - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI ) meminta pemerintah melalui kementerian Pertanian dan kementerian perdagangan juga Bulog berkolaborasi pacu produktifitas beras nasional dengan menaikan harga beli gabah petani.
"Sayangnya petani kita belum diapresiasi secara proporsional oleh negara. Padahal mereka adalah pahlawan bagi ketahanan dan kebutuhan pangan dalam negeri ", ungkap wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin di Jakarta pada Kamis (11/03).
Menurutnya, variabel harga sangat signifikan mempengaruhi produktifitas petani dalam meningkatkan produksi beras nasional. Petani kita rasional, mereka justru akan mengurangi produksi jika hasil jerih payahnya tidak dihargai secara adil.
"Saya kira Hal ini bisa dimulai dengan mengontrol angka importasi pangan terutama beras dan sebisa mungkin membantu petani menekan biaya produksi padi", ujar mantan wakil Gubernur Bengkulu ini.
Kementerian perdagangan, kata Sultan, tentu bertanggung jawab dalam menahan laju import, sambil berkoordinasi dengan kementerian Pertanian yang seharusnya mampu memberikan solusi atas tingginya biaya produksi padi petani RI yang masih terbilang tinggi jika dibandingkan dengan negara- negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam.
"Kami sangat meyakini bahwa, Jika Pendapatan dan kesejahteraan petani sudah kita penuhi, maka mereka akan mendedikasikan hal yang lebih kepada negara", tegas Sultan.
Lebih lanjut Sultan menerangkan bahwa, ketergantungan pada import sangat merugikan masa depan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Ketergantungan ini akan semakin terkendali jika sampai pada titik dimana petani kita kehilangan harapan dalam bertani dan hanya sedikit generasi muda yang bersedia mengabdikan dirinya di dunia pertanian.
"Pilihannya adalah apakah negara bersedia membayar mahal petaninya sendiri atau membayar mahal harga importasi kepada petani negara lain", jelasnya.
Asosiasi petani dari Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional meminta pemerintah meninjau dan mengkaji ulang rencana impor beras.
Permintaan mereka sampaikan setelah pekan lalu pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengutarakan rencana mereka untuk mengimpor 1 juta-1,5 juta ton beras. (Red).
