Soppeng (Sulsel), Kabartujuhsatu.news,- Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak, SE mengikuti kegiatan nasional yakni rapat koordinasi pengawasan intern pemerintah tahun 2021 yang dilangsungkan di ruang SCC Lamataesso kantor Bupati Soppeng, Kamis (27/5/2021).
Dalam kegiatan tersebut Bupati Soppeng didampingi Wakil Bupati Soppeng Ir.Lutfi Halide,MP, Sekdakab Drs.H.A.Mappasessu, M.Si dan sejumlah kepala SKPD lingkup kabupaten Soppeng.
Kegiatan rakor ini dibuka langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo yang dilangsungkan secara virtual.
Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, "Saya ingin menegaskan bahwa peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan pemerintah, tujuan program serta tujuan belanja anggaran secara akuntabel efektif dan efisien, ujarnya.
"Mengikuti prosedur itu penting, kata Jokowi, "Tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target-target yang telah ditetapkan dan pengawasan harus menjamin tidak ada satupun yang salah sasaran dan atau disalahgunakan apalagi dikorupsi, papar presiden ke 7 Indonesia ini.
"Tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional, dimana pemerintah telah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional hampir 700 triliun yang harus direalisasikan secara cepat dan tepat sasaran agar ekonomi kita bisa bangkit kembali.
"Saya ingin menegaskan bahwa akuntabilitas dan kredibilitas efisiensi dari belanja adalah hal yang sangat penting.
"Lebih dari itu saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari kami dan seluruh jajaran aparat pengawas dan pemerintah yakni :
1. Belanja pemerintah harus terus dikawal dan ditingkatkan.
"Oleh karena itu saya minta kepada BPKB dan seluruh aparat pengawas intern pemerintah agar melihat betul dan mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini, serta memberikan solusi dan menawarkan jalan keluar dalam mengatasi masalah ini.
2. Kualitas perencanaan yang terus ditingkatkan. Oleh karena itu saya menginstruksikan agar BPKP, kementerian, lembaga dan daerah untuk kawal dari hulu sejak awal pada saat perencanaan harus diikuti tidak sekedar mengulang-ulang terus perencanaan dari tahun sebelumnya sehingga tidak pas terhadap situasi hari ini terlebih adanya pandemi ini. Instruksi harus betul nyata bergerak sangat cepat sehingga semuanya harus beradaptasi dengan arus perubahan itu.
3. Perihal akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai hari ini yang dampaknya di mana-mana, dan BPKP harus membantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah. Kawal integrasi, kawal sinkronisasi basis data antar program untuk meningkatkan kehandalan data.
Dalam kegiatan yang sama, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dr. Muhammad Yusuf Ateh, AK, M.BA dalam laporannya menjelaskan bahwa, "Kebijakan dan program pemerintah harus sinkron baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Tak hanya itu, lanjut Yusuf, "Data merupakan faktor yang penting dan harus dikelola dengan baik karena membuka jenis kebijakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat pelaporan.
"Semuanya tidak lepas dari sikap untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusinya sesegera mungkin. Katanya.
"Alhamdulillah BPKP turut hadir dan berperan untuk mengawal dan mengatasi program-program pemerintah, papar Yusuf Ateh.
Dikatakannya, "Rakornas kali ini merupakan komitmen bersama dalam menyelaraskan strategi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan intern dan pengawasan yang lebih baik.
"Kami harap kerjasamanya dengan baik agar percepatan pemulihan ekonomi dapat tercapai. Pungkas Kepala BPKP pusa. (Red).
