Kabartujuhsatu.news,-PPKM Darurat diberlakukan, bukan hanya 14 hari tapi didesain agar bisa menjangkau saat pelaksanaan sholat Idul Adha 1442 H, sejak tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Bukan untuk menyemarakan idul Adha, tapi justru hendak membungkam pelaksanaan dan syi'arnya.
PPKM darurat, sebuah kebijakan memaksa rakyat dirumah, membatasi kegiatan mencari nafkah dan beribadah, tapi minus tanggung jawab pemerintah.
Pemerintah hanya bermodal kekuasaan, mengerahkan kekuatan aparat agar rakyat terus berada di rumah. Soal dirumah rakyat tak makan, tak ada pembahasan, tak ada jaminan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan pakan hewan ternak saat pelaksanaan PPKM Darurat.
Boleh jadi, rakyat mati karena kelaparan. Namun, Kematian ini tak membuat gelisah penguasa, penguasa hanya gelisah kalau data kematian karena Corona. itupun, tidak terlihat jujur dalam kegelisahannya.
Penguasa, sebenarnya gelisah dengan kekuasaannya setelah banyak ditentang mahasiswa. Bukan gelisah dengan kondisi rakyatnya.
Pemerintah menghindari Karantina Wilayah, karena sesuai ketentuan pasal 55 UU No 6/2018, pemerintah pusat berkewajiban dan bertanggungjawab penuh atas jaminan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan pakan hewan ternak di wilayah terdampak karantina. Karena itu, PPKM adalah jalan untuk mengambil hak dan kewenangan pemerintah untuk membelenggu kebebasan rakyat, sekaligus sarana untuk keluar dari kewajiban dan tanggung jawab atas jaminan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan pakan hewan ternak.
Lagi lagi, kondisi kesehatan masyarakat yang memang sedang gawat dijadikan alasan untuk membelenggu rakyat. Padahal, kondisi kesehatan rakyat yang kacau ini juga akibat kebijakan pemerintah yang tak konsisten.
Meminta rakyat tidak kumpul kumpul, Presiden, menantu dan anaknya malah bebas melanggar protokol kesehatan. Tak ada sanki untuk presiden dan keluarga, sementara ulama yang mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad, dipenjara dengan dalih melanggar protokol kesehatan.
Hari ini, kebijakan mengulang diterapkan, bahkan dengan embel-embel darurat. Tapi, lagi lagi anak Presiden menentang, dengan menyatakan mal tetap buka di Solo. Anak sultan mah bebas.
Tapi umat Islam, dilarang beribadah di masjid dan musholla. Seluruh masjid dan musholla ditutup, padahal saat ini waktunya umat mendekat kepada Allah SWT dengan memakmurkan masjid dan musholla.
Padahal, masjid bukanlah sumber virus Covid-19. Virus ini dari negara komunis China. Kenapa protokol pandemi ini tidak bisa mengekang kebebasan TKA China masuk ke negeri ini ?
Setelah protokoler kesehatan terbukti gagal mengatasi pandemi, semestinya umat Islam segera menerapkan protokol ketaatan dengan segera kembali kepada Allah SWT, mentaati hukumnya, memakmurkan masjid untuk beribadah. Masjid ditutup, akan berdampak pada koyaknya hohesi sosial umat Islam dalam jamaah. Umat Islam akan tercerai berai sendiri sendiri dirumahnya, tak ada kekuatan.
Ini bukanlah PPKM sebagaimana disampaikan pemerintah, ini sudah masuk kategori Pengekangan Pelaksanaan Ketaatan Masyarakat (PPKM). Jika demikian, PPKM darurat dapat disimpulkan sebagai protokol darurat untuk menjauhkan umat Islam dari Allah SWT, nauzubillah.
Silahkan, lakukan apapun. Tapi yakinlah, umat Islam tetap akan kembali kepada Allah SWT, mendatangi dan memakmurkan masjid, dan memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah SWT.
