Jakarta pusat, Kabartujuhsatu.news,- Mengantisipasi kerumunan perayaan Hari Raya Idul Adha dan pemotongan hewan Qurban pada masa PPKM Darurat, Kapolres Metro Jakarta Pusat, memimpin rapat kordinasi tiga pilar bersama Walikota dan dan Dandim 0501 bersama jajaran, di halaman Pospam Silang Monas, Minggu (18 Juli 2021)siang.
Rapat bersama Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi, Walikota Jakarta Pusat Dhany Sukma dan Dandim 0501 Kolonel Inf Luqman Arief, di hadiri asisten 1, Para Kapolsek, Camat, Danramil, Kepala Puskesmas, dan dinas kesehatan, membahas antisipasi tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan hingga vaksinasi dan pembagian bantuan sosial, dengan tetap protokol kesehatan.
Hengki Haryadi mengatakan Polres Jakarta Pusat bersama tiga pilar, Kodim dan Walikota, akan melakukan antisipasi kerumunan pada hari raya, terutama saat pemotongan hewan qurban, dan simpul simpul yang berpotensi menciptakan kerumunan.
"Kita akan menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat, termasuk ormas ormas Islam, dalam rangka menghindari pelanggaran PPKM terutama potensi potensi kerumunan. Kita akan komunikatif dengan mendatangi langsung," ungkap Hengki.
Kami juga menghimbau kepada masyarakat yang melakukan pemotongan hewan qurban untuk dilakukan di lokasi yang di tetapkan sesuai Surat yang di keluarkan Menteri Agama.SE. 17 Tahun 2021". Tambahnya.
Meskipun begitu masyarakat diminta untuk memotong hewan qurban di lokasi yang cukup terbuka dan luas atau RPH ( Rumah pemotongan Hewan ) dengan prokes yang ketat,ingat Pandemi ini belum berakhir.jangan sampai kita lengah dan menjadi klauster baru.prokes tetap harus dijalankan.
Sementara terkait program vaksinasi, selain dengan 15 armada keliling, juga akan ada relawan kesehatan dan tim dokter kalangan milineal yang akan melakukan penyuntikan.
"Armada 15 gerai vaksin keliling itu dari CSR, dan di tambah relawan dokter dokter milineal, untuk menarik animo masyarakat agar melakukan vaksin," ujar Hengki.
Terkait bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak PPKM Darurat, pihaknya akan berkolaborasi dengan Kodim, dan Pemkot Jakarta Pusat, sehingga tidak tumpang tindih, dan tepat sasaran.
"Terkait bantuan sembako yang harus segera sampai ke masyarakat, akan dirumuskan bersama tiga pilar, jangan sampai overlap," tegas Hengki.
Hengki menambahkan, terkait penindakan hukum pada pelanggaran masa PPKM Darurat, telah ada kesepakatan bersama, antara Gubernur DKI, Polda Metro Jaya, Pangdam Jaya, Kejati DKI, dan Pengadilan Negeri, bahwa akan dilakukan dengan berita acara singkat, yang satu hari harus selesai jika memungkinkan.
Dandim 0501 JP/BS Kolonel. Inf Luqman Arief, mengajak para Babinsa dan Bhabinkamtibmas hingga aparat Kelurahan, dapat benar benar menyampaikan pesan pesan pentingnya vaksin, dan kepatuhan terhadap kebijakan PPKM kepada masyarakat.
"Ujung tombak di lapangan harus mampu menyampaikan hal penting ini hingga ke masyarakat melalui RT RW. Sehingga tidak dibiarkan menjadi liar. Dan dimanfaatkan pihak lain untuk memperkeruh suasana," kata Dandim.
Dandim menyatakan pihaknya juga akan menyiapkan para prajurit untuk menjadi relawan membantu tenaga kesehatan yang terbatas.
"Tentu dengan lebih dulu di berikan pelatihan, minimal standar soal pemulasaran jenazah, pengangkatan pasien covid, dll," katanya.
Sementara Walikota Dhany Sukma juga akan menyiapkan teknis teknis dalam mengantisipasi kerumuman hari raya Idul Adha, terutama saat pemotongan hewan qurban. "
"Kita sepakat dengan Pak Kapolres, jika memungkinkan besok kita akan keliling mendatangi satu persatu lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Kita juga udah siapkan antisipasi bahwa pemotongan hewan qurban di lakukan di rumah pemotongan hewan (RPh), jika padat maka di perboleh di lingkungan tetapi dengan ketentuan tempat yang luas, atau lapangan. lapangan sekitar, sehingga menghindari kerumunan, dengan protok kesehatan ketat." kata Dhany Sukma.
Dhany juga mengapresiasi dan berterimakasih kepada Polres Jakarta Pusat yang sudah menyiapkan penambahan 15 armada gerai vaksin keliling. Sehingga mempercepat pelayanan vaksinasi kepada masyarakat Jakarta Pusat.
"Melihat situasi, vaksin yang dilakukan di komunitas dan tidak lagi berdasarkan nik. Terimakasih Pak Hengki, kita sudah dibantu 15 mobil vaksin keliling yang sudah menjangkau langsung ke masyarakat. Kita harus yakinkan bahwa warga Jakarta Pusat sudah di vaksin. Jika ada warga yang ternyata belum berKTP elektrik, maka petugas pemda wajib rekam untuk dapat ktp elektronik," katanya. (Ashar).
