Makassar, Kabartujuhsatu.news,- Program Makassar Recover sudah berjalan 4 bulan menuai pro kontra di lingkungan masyarakat terkhusus di kalangan pemuda kota makassar. (13/7)
Salah satu Organisasi Kepemudaan yakni Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sulawesi Selatan (DPD GMNI Sulsel) menilai bahwa Program Andalan Walikota Makassar yakni Makassar Recover itu perlu di evaluasi.
Hal demikian disampaikan langsung oleh Bung Sarman Selaku Sekertaris Jendral DPD GMNI Sulawesi Selatan pada saat di temui oleh awak media.
"Makassar Recover ini tentunya perlu di evaluasi dalam penerapannya di masyarakat, mengingat ada beberapa poin yang jika kita baca buku panduan dari Makassar Recover yang tidak terimplementasi dengan baik.
Dari 3 program unggulan MR ini dalam penerapannya itu lebih mengedepankan pada edukasi dan sosialisasi yang baik terhadap makassar agar masyarakat paham dan tidak ada penolakan di masyarakat" tuturnya.
Bung sarman sapaannya yang juga kader DPC GMNI Makassar ini mengunkapkan bahwa SOP yang di jalankan oleh tim Makassar Recover ini ada kejanggalan di dalamnya mulai dari deklarasinya mengumpulkan massa ribuan sampai kunjungan ke rumah-rumah warga melakukan traccing itu tentunya berbahaya dan bahkan bisa memunculkan cluster baru pada penyebaran covid-19 ini.
"Tentunya SOP dari Makassar Recover ini perlu di perjelas lagi mengingat penerapannya di lapangan itu bagi saya sangat tidak sejalan dengan tujuan kita memutus penyebaran covid ini.
Seperti deklarasi Tim Covid Detektor Di Karebosi dengan mengumpul massa ribuan serta traccing yang dilakukan tim kesehatan juga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kami anggap itu tidak sejalan dengan konsep 5 M dari Pemerintah Pusat.
Yang di dalam poinnya kita di arahkan menjauhi kerumunan, menjaga jarak dan menghindari mobilitas serta interkasi (kontak langsung), dimana kami anggap bahwa implementasi SOP Makassar Recover ini bisa lebih berbahaya serta bisa memunculkan cluster baru dalam penyebaran covid-19 di kota Makassar". Tuturnya pada tim media.
Selain itu, Bung Sarman juga sangat menyayangkan adanya statement Walikota Makassar Bapak Danny Pomanto yakni melarang dan membatasi warganya dengan tidak di perbolehkan menggunakan fasilitas umum dan pelayanan pemerintahan jika masyarakatnya tidak mengindahkan dan mengikuti program makassar recover tersebut.
"Tentunya sangat disesalkan atas statement pak wali dengan membatasi dan bahkan melarang warganya menggunakan fasilitas umum serta pelayanan pemerintahan jika tidak mengindahkan dan mengikuti program Makassar Recover ini, padahal di dalam UU No 25 Tahun 2009 dan PP No 19 Tahun 2012 itu sudah di atur tentang Masyarakat berhak mendapatkan Pelayanan Publik, statement pak wali juga itu kami anggap sudah mencedrai penerapa HAM di Kota Makassar" tutupnya.
