Kabartujuhsatu.news,-Apakah pelaku usaha kecil dan menengah bisa menjadi musuh pemerintah? Pertanyaan ini terdengar konyol dan menggelikan. Tapi, ia tetap menjadi pertanyaan yang mesti dijawab minimalis saat 3 sampai 20 Juli 2021 ini.
Banyak pernyataan yang mengatakan bahwa pemerintah saat ini peduli dengan rakyatnya. Tapi, pernyataan itu kudu dikomparasi dengan sikap pemerintah yang terkesan menyepekekan covid-19 sejak Januari 2020.
Apa saja pernyataan yang menyepelekan terhadap covid-19? Antara lain ada anggota pembesar di negeri ini yang mengatakan bahwa covid-19 tidak akan hidup di negeri tropis seperti di Indonesia. Ada yang tetap getol membuka kedatangan TKA Cina Komunis masuk ke negeri ini. Tidak peduli lapangan pekerjaan untuk pribumi nusantara ini sudah banyak antri untuk merasakan bukti janji - janji kampanye membuka lapangan pekerjaan bagi 10 juta tenaga kerja. Nyatanya TKA seakan migrasi besar - besaran ke Indonesia.
Selama 13 tahun punya pengalaman bekerja di Perusahaan milik Korea Selatan tahun 1990 sampai 2003 tidak pernah lihat TKA masuk sebesar yang tampak kali ini.
Dulu Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) mengacu pada beberapa hal. Antara lain, TKA yang masuk dan bekerja di pabrik atau perusahaan PMA dan PMDN harus dengan syarat bahwa kemampusn Tenaga Kerja lokal belum mampu. Sehingga para expatriate harus mempunyai pendamping.
Selain hal di atas, satu orang TKA untuk 100 orang pekerja lokal. Merekapun bila tidak ada ahli teknologi, wajib membayar Iuran Wajib per bulan senilai USD atau USD 1200 per tahun.
Lalu bagaimana saat ini? Diduga kuat sudah jauh berbeda. Karena komunis Cina cerdik, mereka membuat syarat dengan menentukan berapa berapa banyak orang asing yang masuk bekerja. Mereka pun dominan membeli pada barang bahan baku dari orang - Orang cina sendiri. Dan seluruh aturan yang hanya untungkan orang cina sendiri.
Pribumi hanya jadi satpam, office Boy, dan pegawai rendah hingga tingkat staf rendah lainnya. Satu dua tentu ada yang jadi supervisor dan Manager. Tapi, kuat dugaan ini sedikit saja terjadi dari ratusan atau ribuan usaha baru yang dibuka sebagai investasi asing yang baru.
UKM Terjepit
Sementara dunia tenaga kerja semakin terjadi ketimpangan dan diskriminasi, baik dari promosi dan remunasi, dunia usaha kecil dan menengah (UKM) pun sejauh ini semakin terjepit.
Banyak beredar video di WhatsApp menampilkan pelaku usaha mikro dan kecil yang dihardik, dihalau, diintimidasi oleh petugas. Mulai dari argumentasi hingga penyemprotan air water Canon mirip membubarkan demonstran.
Ada apa negeri ini? Adakah para aparat pernah ditata P4 atau ikut Lemhannas untuk pejabat yang menjadi atasan aparat satpol PP tersebut?
Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dianggap sebagai musuh di lapangan oleh aparat pemerintah daerah. Kemana mereka mengadu?
(Sw).
