Ketua Umum DPP APKLI dr Ali Mahsun Atmo, M.Biomed (Ist).
Jakarta, Kabartujuhsatu.news,- Ketua Umum DPP APKLI dr Ali Mahsun Atmo, M.Biomed menginstruksikan kepada seluruh pengurus yang ada di tingkat provinsi, kabupaten kota untuk mengawal penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 1,2 Juta untuk pengusaha kecil menengah yang tergabung di Asosiasi Pedagang Kaki Lima diseluruh Daerah wilayah Indonesia.
Dirinya ingin anggaran negara pada program BLT Rp. 1,2 T bagi 1 juta PKL/Warung diwilayah level 3 & 4 PPKM ini tepat sasaran, tidak disalahgunakan dan tidak diselewengkan serta dirasakan manfaatnya oleh PKL untuk menambah modal dan memutar usaha mereka.
Ia menegaskan bilamana ada yang disalagunakan dan diselewengkan dan atau ada tunggangan muatan kepentingan politik tertentu dalam realisasi BLT ini agar segera laporkan, baik kepada dirinya atau ke pihak berwenang’, tegas Ketua Umum APKLI, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed kepada 34 DPW APKLI Provinsi dan 514 DPD APKLI Kabupaten/Kota, serta PKL diseluruh tanah air.
Kata Dia, "Pertama, kami dan segenap PKL bersyukur apa yang kami usulkan diberbagai kesempatan dijawab pemerintah, dan berharap ini bukan just retorika pemerintah dan betul-betul tepat sasaran, tidak ada penyagunaan/diselewengkan, dan tidak ada muatan atau tunggangan kepentingan politik tertentu.
Kedua, kami menghimbau ke pemerintah untuk tidak bekerja sendirian namun melibatkan organisasi yang selama ini menaungi mereka. Karena berdasarkan yang disampaikan Menko Perekonomian RI bahwa BLT ini disalurkan melalui TNI/POLRI dan yang mendata adalah BABINSA TNI dan BABINKAMTIBMAS POLRI.
Kenapa harus melibatkan organisasi yang menaungi PKL?.
Alasannya, "Pertama, yang tahu betul memahami kondisi dilapangan perihal PKL adalah Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) bukan TNI/POLRI, Pemerintah, Dinas dan lainnya.
Kedua, berdasarkan pengalaman beberapa bantuan pemerintah selama pandemi covid-19 banyak salah sasaran dan disalahgunakan bahkan dibawah menimbulkan persoalan banyak PKL atau UMKM yang harusnya menerima tidak menerima, dan yang tidak berhak bahkan tidak punya usaha menerima bantuan dari pemerintah.
Itu adalah pengalaman pahit penyaluran BPUM atau Banpres RI Rp. 2,4 juta/Usaha Mikro dengan anggaran Rp 28,8 trilyun tahun 2020 dan Rp. 1,2 juta/usaha mikro tahun 2021 yang tidak boleh terulang kembali.
Untuk itu sekali lagi, selaku Ketua Umum APKLI, Saya minta pemerintah libatkan organisasi pemangku kepentingan yang selama ini mengayomi, melindungi. membina dan melakaukan pemberdayaan PKL baik gerobak, asongan, warung kelontong, warung kopi, warung tegal dan PKL lainnya. Saya tidak ingin BLT Rp 1,2 T untuk 1 juta PKL ini just retorika belaka. Saya juga tidak ingin ada muatan-muatan politik yang menyertainya.
Walau hingga saat ini, APKLI belum diajak komunikasi dan koordinasi oleh pemerintah perihal penyaluran anggaran BLT Rp. 1,2 T untuk 1 juta PKL ini, namun begitu Menko Perekonomian menyampaikan ke publik pada (8/9/2021).
Selaku Ketua Umum APKLI, Saya sudah keluarkan perintah ke 34 DPW Provinsi dan 514 DPD APKLI Kab./Kota diseluruh Indonesia.
Pertama, untuk mengawal penyaluran BLT ini tepat sasaran dan mendampingi PKL untuk mendapatkan BLT Rp. 1,2 juta ini diluar BPUM.
Kedua, untuk tidak menjanjikan apapun kepada PKL yang didampingi mendapatkan BLT karena hal tersebut merupakan rana kekuasaan pemerintah.
Ketiga, mengingat penyaluran BLT ini melalui TNI/POLRI dan yang mendata BABINSA TNI dan BABINKAMTIBMAS POLRI maka saya perintahkan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan TNI/POLRI diwilayah dan daerah masing-masing.
‘Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak ingin kemudian BLT ini tidak tepat sasaran dan disalagunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya.
"Dan saya terus menagawal perkembangannya termasuk pada tanggal 9/9/2021, Menko Perekonomian, Menkeu, Gubernur, Pangdam dan Polda di Kota Medan Sumatra Utara melakukan peluncuran BLT ini ke PKL’.
Dari laporan yang saya terima hingga saat ini (minggu 12 September 2021) di beberapa Provinsi dan Kab./Kota bahwa pihak TNI/POLRI menyampaikan belum mendapatkan perintah dari atasan atas perihal penyaluran BLT untuk 1 juta PKL tersebut.
Dilibatkan atau tidak oleh pemerintah, sebagai panggilan moralitas kewajiban dan tanggungjawab, Ketua Umum APKLI perintahkan pengurus APKLI diseluruh tanah air untuk “KAWAL KETAT” dan Mendampingi PKL untuk mendapatkan BLT ini sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, serta melaporkan dalam tempo secepat-cepatnya tatkala ada yang diselewengkan atau ada muatan-muatan kepenting politik tertentu.
‘Jangan pernah melakukan sebuah kekhianatan terhadap amanat diatas penderitaan rakyat yang makin berat hadapi berbagai keterbatasan dan keseulitan bahkan saat ini sebagian besar rakyat dan bangsa ini mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Rakyat makin menderita. Saya haqqul yakin, SING AJI MUMPUNG BAKAL KECEMPLONG. BECIK KETITIK OLO KETORO. Siapapun yang mengambil kesempatan dibalik penderitaan rakyat yang semakin berat, juga siapapun yang menyelewengkan dan menyalagunakan BLT Rp 1,2 T untuk 1 juta PKL/Warung ini segera dihukum TUHAN seberat-beratnya.
‘Mari bersama dan bersatu. Mari kita kobarkan semangat patriiotik. Mari kita gaungkan Revolusi Sandang Pangan Papan Rakyat Nusantara Songsong Era Sejahtera Berkeadilan.
Wujudkan rakyat sejahtera secara berkeadilan gapai Kembali kejayaan nusantara yang adil makmur adidaya. Kita mampu asal mampu !!!, salam sehat dan tetap optimis, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed. Ketua Umum APKLI – Presiden GBN.
(Pondok Gede Center's Minggu 12 Sep 2021).
