Jakarta, Kabartujuhsatu.news, - DPP PEKAT Indonesia Bersatu melalui Ketua Infokom Lisman Hasibuan menyampaikan adanya temuan data tentang dugaan manipulasi dalam sistem pembayaran kontrak-kontrak induk kepada anak usaha dan cucunya BUMN dengan cara double bayar.
"Kami telah mengumpulkan puluhan data-data valid beberapa modus di Kementrian BUMN dan kroninya yang diduga kuat telah merugikan negara ratusan triliun. Salah satu contoh modus yang akan kita bongkar habis, pertama sehubungan dengan temuan adanya Invoice Dobel Bayar oleh Induk BUMN kepada anak Perusahaannya," ungkap Lisman.
Hal ini katanya, berakibat potensi kerugian lebih dari 20 triliun telanjang bulat di depan mata, modusnya Invoice-invoicr tersebut digunakan lagi untuk membobol Bank Himbara.
"Bank Himbara bagian dari kroninya Menteri BUMN, dan pembayarannya diambil kembali oleh BUMN Induk dengan judul kelebihan bayar yang tidak jelas. Selanjutnya bahkan sudah jadi kredit macet yang dipoles lagi jadi seolah-olah lancar" ujar Lisman di Jakarta, Rabu (22/9/2021).
Lebih lanjut Lisman menyampaikan dengan cara cara seperti ini lah dugaan kita maka BUMN bisa memiliki hutang ratusan triliun kepada Bank HIMBARA untuk membiayai proyek-proyek yang terlalu muluk tidak sesuai dompetnya.
"Selama ini publik juga bingung, kenapa BUMN Plat merah yang sejak awal tidak punya modal dan proyeknya merugi, bisa dibuat seolah untung. Bahkan bisa mendapatkan hutang ratusan triliun untuk proyek yang tidak jelas balik modal-nya oleh Bank Himbara. Lucunya Mentri BUMN pura-pura tidak tahu dan terus menyuntik modal seolah-olah BUMN-nya sehat dan modusnya boleh dilanjutkan. Rupanya inilah modus dan teknik mafia di BUMN untuk menggemukan kroninya.
"Secara resmi untuk contoh pertama dari puluhan data data yang kami bongkar, adalah data awal tentang adanya dugaan manipulasi dan indikasi korupsi di BUMN. Secepatnya akan kami sampikan ke KPK, Komisi VI DPR RI, Bareskrim Mabes POLRI, Kajagung bahkan Presiden" lanjut Lisman.
"Jika nantinya penyidik dapat menjadikan data data yang kami miliki ini menjadi bukti awal keterlibatan para elite di BUMN. Kami minta Presiden langsung mencopot Meneg BUMN Erick Thohir dan seluruh kroninya yang terindikasi terkait modus yang diduga merugikan BUMN ratusan triliun, tanpa pandang bulu, ini perlu keberanian dan nyali presiden untuk bongkar total borok BUMN," tutup Putra Batak yang lahir di Papua ini.
Editor RB Syafrudin Budiman SIP
