Makassar, Kabartujuhsatu.news,- Bupati Soppeng hadiri Pembukaan Pendampingan Peningkatan Kapasitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng (SAKIP, REFORMASI BIROKRASI, LPPD) yang dilangsungkan di Hotel Claro Makassar, Jumat, 8 Oktober 2021.
Untuk diketahui SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun, Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.
Berkaitan hal itu sejumlah ASN pemerintah daerah kabupaten Soppeng mengikuti Pendampingan Peningkatan Kapasitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Selain dihadiri oleh Bupati Soppeng H.A. Kaswadi Razak,SE, juga dihadiri Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III dan Tim, Kepala Biro Organisasi Provinsi Sulsel dan Kepala SKPD lingkup pemerintah kabupaten soppeng.
Ketua panitia oleh Drs.M. Evinuddin, MPA dalam laporannya mengatakan bahwa " tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kinerja instansi pemerintah, capaian reformasi birokrasi kabupaten soppeng dengan melakukan pendampingan atau coaching di seluruh SKPD lingkup pemerintah kabupaten Soppeng, ujarnya.
"Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan hasil pelaksanaan SAKIP, terang Evinuddin.
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Andi Mirna, S.H dalam sambutannya mengatakan bahw, " reformasi birokrasi ini sudah 11 tahun dilewati namun belum maksimal karena dulu perhatian kita masih rendah, ungkapnya.
Kata Dia, "Dalam pelaksanaan implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi ini, yang terpenting adalah komitmen pimpinan yang sebenarnya dibutuhkan, dan mudah-mudahan untuk kabupaten soppeng bisa meningkat, harap Andi Mirna.
Dikegiatan yang sama, Asisten deputi koordinasi dan evaluasi reformasi birokrasi Kementerian pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi di Indonesia, Akhmad Hasmy., Ak memaparkan bahwa birokrasi harus bersih, akuntabel dan kapabel, tegasnya.
"Selain itu, birokrasi juga harus didesain untuk memberikan layanan publik yang baik yang mana harus memberikan sebanyak mungkin manfaat kepada masyarakat dan tidak boleh monoton, agar ada perubahan yang mengikuti perkembangan zaman, tandasnya.
Sementara itu, Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak, SE, dalam sambutannya mengharapkan agar seluruh peserta pendampingan betul-betul memanfaatkan dengan baik, demi target besar yang akan kita capai, imbuhnya.
Bupati Soppeng menyampaikan bahwa " yang hadir dalam kegiatan ini banyak generasi penerus yang masih memiliki karir panjang dalam pemerintahan, sehingga kegiatan ini sangat perlu untuk dilakukan, disamping untuk menambah wawasan kita yang selama ini sama sekali belum diketahui atau dilaksanakan, yang tentunya agar dapat diperbaiki selanjutnya, jelasnya.
"Saya yakin ASN-ASN kita sebenarnya mampu untuk melaksanakan program-program ini, Pungkas Andi Kaswadi Razak.
Kegiatan ini digelar selama 3 hari, mulai tanggal 8 Oktober 2021 hingga 10 Oktober 2021.
(Red/SR).
