Jakarta, Kabartujuhsatu.news,-Bila benar dugaan ada petinggi negeri ini yang dibuka oleh Pandora Papers memiliki dana sangat besar di Luar Negeri maka ini bukan saja sangat memalukan. Tapi sudah sebuah pengkhianatan.
Konon ada dua Menteri Rezim Jokowi yaitu Luhut Binsar & Airlangga Hartarto Disebut di Pandora Papers dalam jumlah 12 juta file. Sungguh luar biasa.
Kedua nama tersebut adalah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto disebut dalam Pandora Papers.
" Apa yang dibuka oleh Pandora Papers merupakan laporan yang membocorkan sekitar 12 juta file berupa dokumen, foto, dan email yang berisi harta tersembunyi, penggelapan pajak, serta kasus pencucian uang yang melibatkan orang terkaya dan berkuasa di dunia."Ungkap Sekjen GAAS Suta Widhya SH, Jumat (8/10)sore di Jakarta.
Menurut Suta laporan Pandora Papers merupakan hasil temuan lebih dari 600 jurnalis yang berasal di 117 negara. Dalam Dokumen Pandora Papers berisi data terkait kekayaan rahasia para elite kaya di lebih dari 200 negara dan wilayah di dunia.
"Anehnya mengapa para buzzer Rp diam saja di media sosial atas laporan investigasi koran Tempo dua menteri Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Airlangga Hartarto masuk dalam Pandora Papers?" Tanya Suta.
Mereka para BuzzerRp yang seakan bisa disebut sebagai pendukung para koruptor termasuk pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan. Diam terhadap kejahatan berarti turut serta dalam kejahatan tersebut, lanjut Suta.
Sekjen GAAS ini menilai sinis terhadap BuzzerRp yang hanya mahir bicara isu radikalisme pemeluk agama. Tapi tidak kritis terhadap laporan Pandora Papers yang sangat jelas merugikan negara karena ingin berkelit untuk membayar pajak.
Seperti dikutip dari koran Tempo, banyak dokumen finansial rahasia terbongkar adanya kesepakatan bisnis dan kepemilikan perusahaan di negara pemberi suaka pajak.
Sekurangnya dua menteri Presiden Joko Widodo yaitu Luhut Binsar Pandjaitan dan Airlangga Hartarto muncul dalam Pandora Papers, dokumen yang berasal dari 14 agen pengatur perusahaan cangkang. Mereka berhak membantah isu sensitif di atas.
"Sebaiknya KPK usut siapa saja yang disebut dalam Pandora Papers. Dua menteri kepercayaan Jokowi itu diduga memiliki aset dan perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Dilansir dari Tempo, dokumen Pandora Papers berisi bocoran data finansial dari 14 agen perusahaan di negara suaka pajak. Menurut kami Negara bisa Bangkrut karena ulah Koruptor." Tutup Suta.
