Jakarta, Kabartujuhsatu.news,- Ekonomi rakyat sejak kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 masih belum teruntungkan. Dari 64,5 Juta UMKM yang mayoritas usaha informal/ super mikro atau 99,6% total unit usaha di negeri ini yang hidupi ratusan juta rakyat Indonesia
hingga saat ini baru 18% yang dapatkan akses permodalan, dan hanya memutar 27% dari total perputaran ekonomi nasional. Sebuah realitas yang sangat paradoksal dan makin nyata adanya ketidakadilan ekonomi.
“Tatkala krisis 1997/1998, ekonomi rakyat tampil sebagai bantalan dan pahlawan ekonomi nasional. Bahkan tanpa keberadaannya, Indonesia alami kebangkrutan total.
Adalah sungguh memperihatinkan hingga 23 tahun era reformasi (1998-2021) ekonomi rakyat masih pada kenyataan tidak semestinya atau tidak proporsional seakan ditinggalkan begitu saja.
Bahkan banyak yang tercerabut atas kebijakan dan tergerus oleh kekuatan kapital baik domestik maupun asing,” tegas Inisiator SILATBAR NOVEMBER 2021, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed saat jumpa pers bersama Pimpinan Organisasi Usaha dan Ekonomi Rakyat Nusantara di Jakarta, Rabu (6/10/21).
Ketua Umum APKLI ini menambahkan, kini ekonomi rakyat adalah yang terawal dan terburuk terdampak krisis pandemi covid-19 yang telah berlangsung sejak maret 2020. Lebih 48,6% UMKM ambruk/gulung tikar (Agustus 2020 – ADB red.).
Bahkan, sambungnya, fakta di lapangan 60-70 persen gulung tikar dan sisanya omset turun lebih dari 50 persen akibat daya beli masyarakat makin menurun.
“Ekonomi rakyat juga ekonomi negeri ini belum miliki seperangkat senjata pertempuran ekonomi global di era digital yang memadai atau dalam kondisi “super weakness”. Baik Platform market e-commerce, finance and payment digital, logistic, content, dan product dikuasai bangsa dan negara lain.
Namun demikian bukan berarti harus terjajah. Dan yang pasti adalah kedaulatan ekonomi bangsa adalah harga mati dan segalanya bagi Indonesia,” lanjutnya.
Dibalik itu semua, Presiden GBN ini mengungkapkan, saat ini pelaku ekonomi rakyat tumbuh subur kesadaran dan rasa senasib sepenanggungan, ingin menyatukan potensi dan kekuatan, serta kobaran api semangat jalani kebangkitan yang sangat kuat untuk maju, berkembang dan unggul di era digital.
Untuk kembali jadi tuan rumah dinegeri sendiri, ujarnya, sebagai pilar utama kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa, tidak ingin ditinggalkan kembali dalam tata kelola ekonomi bangsa dan negeri ini, serta tidak rela terjajah di era digital.
Untuk itu, atas landasan tersebut di atas, serta didorong keinginan luhur dan mulia jadikan ekonomi rakyat sebagai subyek bukan obyek, mendapatkan fasilitas usaha dan ekonomi produktif, dan pendampingan dari hulu hingga hilir melalui gerakan ekonomi dari, oleh dan untuk rakyat berbasis komunitas dan cluster spesifik sehingga maju, berkembang dan unggul di era digital.
Dimana ujung dan muaranya adalah sandang hidupnya sejahtera berkeadilan. Untuk maksud tersebut, Pimpinan Organisasi Usaha dan Ekonomi Rakyat Nusantara akan menggelar Silaturahmi Akbar – SILATBAR 18-19 November 2021 di Jakarta.
Dan grand tema yang diangkat adalah “Bersatu dan Tangguh Dalam Rumah Besar Ekonomi Rakyat Nusantara Wujudkan Kesejahteraan Berkeadilan dan Negeri Adil Makmur Adidaya”, pungkas dokter ahli kekebalan tubuh yang sudah 10 tahun damping pelaku ekonomi rakyat sejak 2011.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum APPSINDO (Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia), Hasan Basri, SH., MH., Ketua Umum Komunitas Warteg Nusantara (KOWANTARA), Ir. Mukroni, Ketua Umum Pedagang Pasar Perantau Minang Chaniago, Dedi Hartono, Ketua Umum KOPBAN (Koperasi Beu Abadi Nusantara – Beujek.online), Eka Maulana, Sekretaris Jenderal Induk Koperasi Jamu (Inkojam), Much. Isnu Jatmiko, Direktur Agribisnis SEHATI, Akil Mutawakkil, Founder dan Direktur Utama Warnas.id., Munawir Bangsawan, Bendahara Umum APKLI, Kendedes Rhantidiyaning, Ketua Umum KUNTARA, Rojikin Manggala, Koordinator GBN Jakarta Raya Much Rivani Toche, serta pimpinan usaha ekonomi rakyat lainnya memberikan dukungan penuh dan bertekad bulat mensukseskan Silatbar November 2021. (Red/MIH).
