Kabartujuhsatu, Palembang, - Tingginya angka konflik agraria di provinsi Sumsel baik antara perusahaan dengan masyarakat maupun masyarakat dengan masyarakat.
Hal ini menjadi perhatian serius dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sumsel untuk mempercepat penanganan konflik tersebut melalui Forum Group Discussion (FDG) dengan menggandeng langsung Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel Selasa (30/11/2021) di Ball Room Hotel Novotel Palembang.
Gubernur Sumsel H Herman Deru SH MM mengatakan Saya Mengapresiasi, inisiatif Yang muncul dari Kapolda Sumsel dengan dukungan Forkopimda untuk menyelesaikan Permasalahan Pertanahan Secara Komprehensif dalam Rangka Mewujudkan Sumsel Zero Konflik.
"Konflik masyarakat dengan masyarakat itu sendiri yang kerap kali terjadi.
"Inilah yang mesti dicari apa pnyebabadnya bahkan ada konflik antar keluarga (anak dengan orang tua).
Untuk tidak ada kata terlambat mari mulai inventarisasi potensi yamg mungkin terjadi terutama konflik agraria di Sumsel.
"Forkompimda bisa membantu mencarikan solusi penyelesaiannya, katanya.
Sekali Lagi Terimakasih Polri Khususnya Kapolda Sumsel dan Forkopimda Dari 110 Potensi Konflik Agraria Disumatera selatan , sudah 40 Yang Terselesaikan Melalui Jalur Mediasi Pungkas Herman Deru
Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Toni Harmanto MH memberikan keterangan yang disampaikan Direktur Intelkam Polda Sumsel Kombes Pol Ratno Kuncoro mengatakan Polda Sumsel dalam konflik agraria di Sumsel setidaknya sudah menerima 33 kasus yang berkaitan dengan agraria. Bapak Presiden Jokowi sudah memerintahkan aparat penegak hukum Polri, Kejaksaan bersama Kementerian Agraria untuk memberantas mafia tanah di Indonesia.
"Laporan yang di terima Polda Sumsel ada sengketa antar masyarakat dengan masyarakat. Ada masyarakat dengan koorporasi. Dalam penanganan perkara ini Polda Sumsel berkoordinasi dengan BPN Sumsel,"katanya.
