Jakarta, Kabartujuhsatu.news,-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal mafia pelabuhan.
Melihat banyaknya praktik kecurangan, Luhut meminta kepada KPK untuk segera memenjarakan para mafia pelabuhan tersebut.
Menteri Luhut menyampaikan hal tersebut saat menghadiri webinar Stranas KPK ‘Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan’, Kamis (11/11/2021).
Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, Dirinya melihat nilai birokrasi di pelabuhan belum dapat perhatian karena tidak terealisasi sesuai best practice benchmarks, Kata Luhut.
Luhut mencontohkan digitalisasinya yang belum mencapai level seperti Tanjung Priok.
“Saya mohon KPK dengan kejaksaan, polisi, ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk me-monitoring ini, ini saya kita bagus dipenjarakan,” tegasnya, seperti dikutip dari detiknews.
“Sudah jelas orang begini masih macam-macam, saya sudah bilang Pak Pahala, ayo kita bawa orang ini sudah jelas merusak sistem kita, diganti atau dipenjarakan,” lanjutnya.
Kemudian, Luhut berharap penerapan pengawasan pada national logistic ecosystem tidak hanya berlaku di Batam.
Namun juga bisa diimplementasikan di 10 pelabuhan utama guna membuat Indonesia bisa menjadi lebih hebat ke depannya.
Lebih lanjut, Luhut menyatakan sebanyak 80 persen pengiriman barang di Indonesia berasal dari negara lain.
Menurutnya, pelabuhan di Indonesia yang kurang produktif dan efisien menjadi salah satu kelemahan suatu negara.
Sebagai ilustrasi dampak secara makro, jelasnya, pebisnis dan investor akan mempertimbangkan biaya logistik dalam berbisnis dan investasi.
Dengan biaya logistik yang tinggi, minat pebisnis untuk berinvestasi akan berkurang sehingga lapangan kerja berkurang dan daya beli makin rendah.
Luhut menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa selamanya seperti ini karena bisa menjadi pangsa pasar dari negara lain yang lebih kompetitif.
(detikNews/Montt/Nesia/K71)
