Soppeng, Kabartujuhsatu.news,-Mewakili Bupati Soppeng, Sekretaris Daerah Kab. Soppeng, Drs. H.A. Tenri Sessu, M.Si mengikuti acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual bertempat di Ruang SCC Lamataesso Kantor Bupati Soppeng, Senin, 29 November 2021
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dalam laporannya mengatakan,"
Pemerintah dan parlemen dalam 2 tahun terakhir ini telah mengambil kebijakan yang luar biasa dalam menghadapi pandemi covid-19 dan dampaknya.
"Oleh karena itu, kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas segala masukan, dukungan dan kerjasama yang sangat baik, karena kami menyadari bahwa kerjasama yang baik antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah mampu menghasilkan APBN yang tangguh serta dinamis yang dapat meminimalkan dari dampak serta resiko pandemi dengan melindungi rakyat dan perekonomian Indonesia secara maksimal.
"Sinergi pemerintah pusat dan daerah juga terus diperkuat dalam menangani pandemi secara efektif untuk memulihkan kembali kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan kerja, serta menurunkan kembali tingkat kemiskinan.
Reformasi penganggaran Tahun 2022 adalah untuk mendorong belanja agar lebih efisien, memperkuat sinergitas antar daerah, fokus terhadap program prioritas serta antisipasi terhadap kondisi ketidak pastian dengan data yang kuat dan terpercaya akan menjadi kuncinya.
"Pada kesempatan ini, hadir secara virtual 9 (sembilan) kementerian/ Lembaga yang akan menerima DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 dari Presiden RI secara simbolis.
Ke 9 Kementerian/Lembaga ini telah memenuhi kriteria antara lain Opini BPK dengan status WTP dalam 3 tahun terakhir serta memiliki nilai penganggaran yang baik.
Sementara itu Presiden RI, Joko Widodo dalam arahannya mengatakan, "Kita harus tetap waspada karena pandemi belum berakhir dan di tahun 2022 pandemi covid 19 masih menjadi ancaman dunia dan juga bagi negeri kita.
"Selain varian lama, dibeberapa daerah muncul varian baru yang harus menambah kewaspadaan kita.
"Antisipasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu program pemulihan ekonomi nasional yang sedang kita laksanakan.
"Dalam menghadapi ketidakpastian Tahun 2022 kita harus merancang APBN Tahun 2022 yang responsif dan juga fleksibel, selalu berinovasi dalam mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik
APBN Tahun 2022 memiliki peran sentral kita harus menunjukkan kemampuan kita dalam menghadapi berbagai iklim terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan menjaga lingkungan secara berkelanjutan, kita harus menunjukkan aksi nyata serta komitmen kita.
Selain itu APBN 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung evaluasi struktural, kita akan fokus pada kebijakan utama diantaranya melanjutkan pemulihan covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentang, melanjutkan pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.
Adapun 9 kementerian/Lembaga yang menerima DIPA tersebut yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kepolisan Negara RI, Menteri Perhubungan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(RED/Humas).
