Soppeng, Kabartujuhsatu.news,-Evaluasi kegiatan statistik Pertanian Tahun 2021 dirangkaikan dengan pencanangan pembangunan zona Integritas menuju wilayah Bebas Korupsi ( WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng yang dilangsungkan di Triple 8 Riverside Resort Cafe. Senin 6/12/2021.
Dalam kegiatan itu, pembacaan pakta Integritas pencanangan zona Integritas oleh Kepala BPS Kabupaten Soppeng , Paulus Mangande,SE.
Juga dilakukan penandatangan piagam Deklarasi pencanangan zona Integritas oleh Kepala BPS Kabupaten Soppeng, bersama Pejabat yang mewakili Bupati Soppeng yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Soppeng, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan, pejabat yang mewakili Kapolres, Pejabat yang mewakili Kajari Soppeng serta Kadis Kominfo Kabupaten Soppeng.
Kepala Badan Pusat Statistik kabupaten Soppeng Paulus Mangande SE dalam laporannya mengatakan, "Reformasi birokrasi yang dilaksanakan di Badan Pusat Statistik kabupaten Soppeng telah menghasilkan sejumlah prestasi, BPS Kabupaten Soppeng pada tahun ini berhasil memperoleh penghargaan sebagai satuan kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) di lingkungan Badan Pusat Statistik tahun 2021 dan memperoleh penghargaan sebagai satuan kerja terbaik ketiga kategori fungsi neraca wilayah dan analisis statistik di lingkungan BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
Selain itu beberapa inovasi dalam rangka pelayanan prima secara bertahap dan berkelanjutan sudah kami laksanakan, ruangan pelayanan data yang kami namakan pelayanan statistik terpadu (PST), kami usahakan untuk selalu membuat nyaman pengunjung yang mencari data dengan pelayanan yang maksimal, kami juga menyajikan data melalui website, : Soppengkab.bps.go.id. dan melakukan sosialisasi kegiatan dan data melalui berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram dan youtube.
BPS Kabupaten Soppeng juga telah sosialisasikan kepada OPD dan lembaga lainnya dalam pengumpulan data statistik sektoral melalui aplikasi "SIMDASI" ( sistem informasi manajemen data statistik), kami juga membuat inovasi untuk menunjang kegiatan statistik sektoral yaitu dengan pembuatan aplikasi berbasis online di mana masing-masing OPD dapat melakukan pengisian data sektoral secara langsung, melakukan pemeriksaan dan melakukan rekonsiliasi antara OPD , BPS, dan kominfo pada aplikasi tersebut. Inovasi tersebut sudah berjalan selama 2 tahun terakhir dan terbukti mempercepat dan mempermudah dalam proses pengumpulan data sektoral.
Hasil survei kepuasan konsumen pada tahun 2020 yang kami kemas dalam survei kebutuhan data (SKD) menunjukkan bahwa kepuasan terhadap pelayanan mencapai 98%, kepuasan terhadap akses data 99%, dan kepuasan terhadap sarana prasarana mencapai 97%. Hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik sebagai tindak lanjut hasil SKD telah kami laksanakan.
"Beberapa diantaranya adalah renovasi ruang PST dan penambahan fasilitas anjungan data mandiri.
"Semua upaya ini akan terus kami tingkatkan dengan harapan dapat memberikan informasi dan Melayani seluruh lapisan masyarakat dengan lebih mudah, lebih Murah, lebih cepat dan lebih baik.
Ada tiga sasaran yang ingin dicapai dalam zona integritas yaitu : 1. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, 2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, 3. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Oleh karena itu itu saya selaku pimpinan beserta seluruh pegawai serta PPNPN BPS Kabupaten Soppeng memiliki tekad untuk siap bekerja sama dengan sama-sama bekerja dalam membangun dan menjaga zona integritas di kabupaten Soppeng dengan ikhlas dan penuh kesungguhan, dan jangan sampai ada di antara kita yang menodai dengan perilaku yang tidak terpuji.
Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan Suntono dalam kesempatannya mengatakan, "
Pemberantasan korupsi harus ditegakkan karena hal tersebut mampu meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah, katanya.
"Selain itu pemberantasan korupsi bertujuan untuk mewujudkan reformasi birokrasi serta untuk memenuhi harapan masyarakat, Ujar Suntono.
Dikatakannya, "Pemberantasan korupsi bukan hal yang mudah perlu komitmen yang kuat dan kesamaan pola pikir mulai dari pimpinan dan seluruh aparatur Pemerintah , dan pencanangan ini diharapkan bisa menghasilkan aparatur Pemerintah yang handal dan profesional.
Kata Dia, "Dalam mewujudkan zona integritas, seluruh aparatur Pemerintah harus memperbaiki kinerjanya, karena dengan kerja yang baik khususnya pada Badan Pusat Statistik, harapan mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi dan selanjutnya mendapatkan predikat wilayah birokrasi dan bersih melayani bisa terwujud.
Berbagai kegiatan dalam rangka memenuhi indikator utama pencegahan korupsi Badan Pusat Statistik telah mengimplementasikan dengan dilakukannya penandatanganan dokumen fakta integritas, menyampaikan laporan harta kekayaan ASN ( LHKASN), dan laporan harta kekayaan pejabat negara ( LHKPN) , akuntabilitas kinerja, laporan keuangan, penyediaan kotak saran, wistle blower sistem, menyediakan sarana pengaduan masyarakat, pemasangan CCTV, serta melakukan survei kepuasan pengunjung.
Ia menjelaskan kegiatan lainnya yakni untuk mewujudkan birokrasi efektif, efisien, bersih dan bersifat melayani , BPS juga telah menggunakan aplikasi ewako, penyimpanan data pegawai, pelayanan publik berbasis teknologi dengan ketersediaan website, Facebook, Instagram serta Youtube.
Integritas dalam kontek organisasi adalah kesatuan integritas individu ditambah dengan nilai-nilai organisasi yang wajib diadopsi oleh setiap pegawai Badan Pusat Statistik, saya berupaya mendorong agar Pegawai bisa berjalan beriringan dengan nilai-nilai kelembagaan, karena integritas individu Badan Pusat Statistik adalah cerminan dari Badan Pusat Statistik.
Dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pegawai Badan Pusat Statistik harus "berakhlak" artinyanya pegawai BPS Harus berkomitmen untuk bekerja dengan berorientasi pelayanan , akuntabel, kompetent ,harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.
Melalui penandatanganan ini saya mengharapkan apa yang kita laksanakan hari ini hendaknya menjadi penyemangat bagi pegawai Badan Pusat Statistik kabupaten Soppeng untuk melaksanakan semua ketentuan dan aturan pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang didukung pengawasan yang konsisten dan objektif, sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan data baik dari sisi obyektifitas, maupun akuntabilitas.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Soppeng Firman,SP,MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa, "Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Soppeng menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala BPS Kabupaten Soppeng yang telah menyelenggarakan acara pencanangan pembangunan zona integritas ini dengan baik, mudah-mudahan seluruh pegawai BPS Kabupaten Soppeng dapat senantiasa menjaga komitmen dan integritas demi mewujudkan tujuan mulia, yakni wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, sebagai ASN sudah sepatutnya senantiasa meningkatkan perbaikan di bidang tata kelola birokrasi untuk mengoptimalkan kinerja, fokus pada tugas dan fungsi, dan menghindari perbuatan yang menyimpang.
Pembangunan zona integritas merupakan salah satu bentuk implementasi reformasi birokrasi yang bertujuan untuk melaksanakan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, serta akuntabel. Sehingga pelayanan masyarakat dapat terlaksana secara cepat, tepat, dan profesional.
"Sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran utama reformasi birokrasi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel , birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik prima, jadikan sasaran utama ini sebagai sasaran yang harus diwujudkan juga.
Reformasi birokrasi adalah salah satu upaya yang dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk mewujudkan good governance, Oleh karena itu sudah sepantasnya BPS Kabupaten Soppeng juga melaksanakan perbaikan dan optimalisasi, utamanya dalam bidang kualitas pelayanan publik.
"Pencanangan pembangunan zona integritas ini saya harap dapat membentengi dan melindungi segenap pegawai dari perilaku KKN, serta membangun integritas unggul pada diri masing-masing personel dalam rangka mencapai tujuan reformasi itu sendiri yaitu pemerintahan yang baik dan bersih, pungkas Firman.
Acara turut dihadiri Koordinator BPP sekabupaten Soppeng, Jajaran BPS Kabupaten Soppeng. (Red/Humas).
