Jakarta, Kabartujuhsatu.news, - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan kepala daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang inovatif.
Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam gelaran Innovative Government Award (IGA) 2021 secara hybrid, di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Rabu (29/12/2021).
“Kuncinya adalah leadership, kepemimpinan dari kepala daerah, dan itu tidak gampang.
"Saya sudah hampir dua tahun lebih sebagai Mendagri sudah mulai bisa memetakan, dengan segala hormat, gubernur mana, bupati mana, walikota mana (yang inovatif),” terangnya.
Mendagri melanjutkan, dengan sistem desentralisasi dan otonomi daerah, kemampuan untuk membuat terobosan kreatif perlu didorong oleh kepala daerah melalui kepemimpinannya.
Sebab, sesuai asas desentralisasi daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya.
Terlebih lagi, tujuan otonomi daerah adalah untuk membuat daerah lebih berdikari, kata Mendagri Tito Karnavian.
“Dengan kewenangan yang lebih besar, diharapkan para kepala daerah dapat menggali potensi daerah masing-masing supaya memiliki kemampuan untuk menyejahterakan rakyatnya,” imbuh Mendagri.
Mendagri mengilustrasikan, apabila ada daerah yang tidak bergerak, tentunya akan menjadi beban bagi daerah lain. Dengan demikian, mimpi untuk mewujudkan Indonesia yang diperhitungkan di bidang ekonomi akan sulit dicapai.
“Sehingga pemimpin yang konseptual ditambah yang inovatif itu menjadi kunci keberhasilan daerah itu untuk bisa menjadi mandiri secara fiskal ke depan dan kemudian bisa menyejahterakan betul rakyatnya,” terangnya.
Untuk itu, Mendagri berharap para kepala daerah di seluruh Indonesia memiliki kemampuan inovatif.
Hal ini tentunya perlu didukung dengan adanya kepemimpinan yang kuat (strong leader) dan dapat mengambil terobosan-terobosan kreatif.
“Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mendorong kita semua, mengingatkan kita semua, bahwa pemberian terobosan-terobosan kreatif dan inovatif pemerintahan (daerah) itu betul-betul sebagai suatu yang diperlukan,” pungkas Mendagri.
Sumber : Puspen Kemendagri
