Jakarta, Kabartujuhsatu.news,- Akhirnya kesembilan orang perwakilan dari Suku Sebyar dari Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat yang lebih setahun terlunta - lunta tinggal di Jakarta memutuskan pulang dulu ke Bintuni, Papua Barat.
"Setengah mati kami di Jakarta saat datang dari Papua Barat September 2020 hingga akhir Nopember 2021 di Jakarta," Kata perwakilan kelompok Suku Sebyar Arif, via hubungan telepon Jumat(3 /12)malam.
Menurut pengakuan Arif, rencana pembayaran Rp. 32,4 miliar akan dibayarkan Pemerintah Daerah Papua Barat, bukan lagi SKK Migas atau Kementerian ESDM.
Dari total Rp. 60 miliar kesepakatan adat, masyarakat pemilik tanah adat sudah terima 15% berasal dari Pemerintah Kabupaten, 25% dari Pemerintah Daerah, dan 60%nya dari Pemerintah Pusat.
Namun setelah pihak Penasehat Hukum Suta Widhya SH mengirim surat Somasi tetap saja ESDM dan Sekjen SKK Migas tidak bergeming. Mereka ogah membayar kecuali dengan program, sesuai korespondensi surat menyurat yang diterima oleh Penasehat Hukum Suta.
"Pemerintah pusat menawarkan Rp.32,4 miliar dari kompensasi tanah adat suku Sebyar dibayar dalam bentuk Program pembangunan di sana," lanjut Suta.
Tentu saja para perwakilan pemilik tanah adat dari Suku Sebyar menolak.
Mereka tetap keukeh untuk menerima uang tunai sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya.
Dalam mensiasati pembayaran sisa hak tanah ulayat itu, pada 19 Juli 2021 dibentuklah Yayasan Suku Sebyar Tujuh Marga Bersatu di Jakarta.
Tujuannya untuk menampung aliran dana tunai dari yang akan dibayar pemerintah Pusat.
Namun hingga hampir 5 bulan yayasan berdiri tidak ada tanda tanda dana cair. Sehingga perwakilan suku Sebyar merasa jenuh.
Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang dulu ke Bintuni, Papua Barat akhir Nopember 2021.
"Logika dari mana bila dibayar dalam bentuk Program pembangunan? Bukankah pemerintah tetap harus membangun daerah? Sehingga tawaran pembayaran dalam bentuk pembangunan sangat ganjil," Tutup Suta.
