Sumenep, Kabartujuhsatu.news, - Sikapi masalah banjir yang terus menerus terjadi di Kabupaten Sumenep dan ambruknya atap platform RSUD Sumenep, ketua APPS, Moh. Andriansyah sebut adalah bentuk kegagalan Pemerintah.
Menurutnya, Pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Fauzi sama sekali tidak memiliki konsep jelas dalam menangani persoalan krusial seperti banjir yang nyaris setiap kali hujan tiba pusat perkotaan menjadi tempat genangan air.
"Ini sangat jelas bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan Bupati saat ini gagal, kami lihat Pemerintah tidak memiliki konsep solutif dalam persoalan banjir, apalagi persoalan - persoalan yang lain seperti pendidikan ataupun konsep tata kota", jelas Andre, sapaan Moh. Andriansyah. Rabu (16/02/2022).
"Ditambah lagi Sumenep kan masih banyak lahan serapannya, tidak seperti Jakarta, namun mengapa tidak berfungsi sampai saat ini.? apakah lahan serapan itu pun saat ini hanya omong kosong, alias sudah dibanguni bangunan di atasnya", terangnya.
Lebih lanjut Andre mengatakan, kegagalan Bupati Sumenep juga sangat tampak jelas dengan peristiwa ambruknya Plafon RSUD. Dr. H. Moh. Anwar Sumenep yang menimpa 17 pasien dan 4 diantaranya adalah pasien dibawah umur.
"Ambruknya plafon ini murni karena kelalaian pemerintah kabupaten Sumenep dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Dan yang lebih penting ini reel adalah ketidak jelasan managerial dari direktur RSUD Sumenep yang tidak bijak dan tidak professional dalam menangani hal ini", tandasnya.
Andre juga mengatakan bahwa Direktur RSUD dalam hal ini tentunya tidak bejerja sendiri, ada Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagai fasilitator yang ikut membantu direktur rumah sakit dalam setiap agenda dan tahapan yang ada di RSUD Kabupaten Sumenep.
"Artinya sudah sangat terlihat jika kerja mereka memang tidak sehat, dan terkesan kerja kolektif mereka demi memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Sumenep dibidang kesehatan GATOT (Gagal Total)", tegasnya.
"Banyak sekali pertanyaan yang mengganjal di otak kami, dengan adanya ketidak pastian inilah memberikan kesimpulan bahwa Pemerintah yakni Bupati dan Wakil Bupati memang TIDAK BEKERJA, alias TIDUR SAJA serta OPD yang menangani persoalan ini GATOT (Gagal Total) dalam mengentaskan persoalan banjir di Kabupaten Sumenep", Pungkasnya. (Hr/Red)
