Surabaya, Kabartujuhsatu.news, -Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi, ( LARM-GAK ) bersama Organisasi Masyarakat Himpunan Putra Putri Madura (HIPPMA) secara tegas meminta pemerintah menindak tegas eksportir Crued Palm Oil (CPO) yang tidak mematuhi Permendag No.6 Tahun 2022 terkait aturan Domestic Market Obligation (DMO). Sebagai negara produsen CPO terbesar di dunia, sungguh aneh jika sampai terjadi kelangkaan minyak goreng di dalam negeri sendiri.
Larm-Gak dan Hippma meminta agar persyaratan ekspor minyak goreng ditegakkan dengan konsekuen dan tegas, sebab ini sudah ada di Permendag No.6 Tahun 2022, kata Baihaki Akbar melalui media ini, Rabu (23/2/2022).
Kata Dia, Dalam permendag tersebut, telah disyaratkan agar pengusaha (eksportir-red) telah menyalurkan CPO dan RBDPO ( Bleached Deodorized Palm Oil-red)-nya untuk kebutuhan dalam negeri dahulu sebelum menjual ekspor,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kepatuhan eksportir CPO terhadap aturan DMO tersebut harus dibuktikan secara nyata.
"Para eksportir diminta untuk bisa melampirkan surat pernyataan mandiri dengan melampirkan bukti kontrak penjualannya, imbuhnya.
"Hendaknya persyaratan seperti ini dapat serius ditegakkan, rakyat yang sedang dilanda pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir ini benar-benar terpontang panting, jangan sampai mereka terus dipermainkan,” tandas Baihaki.
Dia jug mengaku heran atas fenomena kelangkaan minyak goreng di Indonesia.
Ia membeberkan, Sebagai informasi Indonesia adalah salah satu produsen CPO terbesar di dunia, akan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negerinya sendiri dengan harga yang terjangkau masyarakat luas,” tuturnya.
Keheranan itu dirasa oleh Baihaki,terkait pernyataan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. beberapa waktu lalu melalui siaran Televisi. Dikatakan bahwa kebutuhan minyak goreng nasional selama Februari 2022 adalah sekitar 280 juta liter tapi baru terpasok 63 juta liter, katanya.
“Ini menunjukkan adanya anomali dan Ini perlu penyampaian penjelasan yang masuk akal, apa sebabnya? 63 juta liter itu khan cuma 22,5 persen dari kebutuhan 280 juta liter untuk kasus bulan Februari 2022 saja. Kemana yang 217 juta liter lainnya?” sebut sekjen Larm-Gak dan Hippma ini.
Terkait keresahan yang saat ini terjadi di masyarakat, Baihaki meminta agar pemerintah lebih serius menguak kelangkaan minyak goreng.
Ia meyakini, ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menimbun demi mengambil keuntungan lebih, pungkasnya.
(Red).
