Jakarta, Kabartujuhsatu.news,- Surat dari Redaksi Oikoumene, Februari 2019 semakin relevan dan menarik untuk disimak.
Ia menandai demokrasi, keadilan dan kesejahteraan rakyat yang masih menjadi “PR” bagi bangsa Indonesia yang harus terus diperjuangkan dan dirampungkan. Realitas demokrasi masih mengalami carut marut.
Iklim demokrasi yang seharusnya memberi ruang bagi tumbuh suburnya kebebasan, justru melenceng 90 derajat.
Yang terjadi adalah aksi pelarangan dan pemaksaan kehendak atas nama demokrasi.
Keadilan dan kesejahteraan masih terasa jauh dari yang diharapkan. Rakyat kecil dengan mudah terjerat hukum, sementara kalangan elite asyik mempermainkannya. Kondisi ini berimbas kepada kesejahteran rakyat.
Karena dengan mempermainkan hukum, kaum elite semakin mudah megeruk kekayaan dengan mengekploitasi segala sesuatu untuk memperjaya dirinya, termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia.
Ketiga persoalan besar inilah yang menjadi pergumulan Gereja-gereja di Indonesia. (Berita Oikumene, Februari 2019).
Sidang Majelis Lengkap Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (MPL-PGI), 28-31 Januari 2019 di Cisarua Bogor, mengusung tema “Spiritualitas, Keugaharian Membangun Demokrasi Yang Adil Bagi Kesejahteraan Semua”.
Dan subtema “Dalam Solidaritas Dengan Sesama Anak Bangsa Kita, Tetap Mengamalkan Nilai-nilai Pancasila Guna menanggulangi Kemiskinan, Ketidakadilan, Radikalisme dan Kerusakan Lingkungan”.
Keugaharian menjadi bingkai Bersama Gereja-gereja angota PGI di Indonesia, yakni ekologi, kemiskinan, ketidakadilan dan radikalisme dan intoleransi, kata Ketua Umum PGI, Pendeta Henriette T. Hutabarat-Lebang.
Sedangkan Pendeta Zakaria Ngelow yang juga mengingatkan bahwa spiritualitas keugaharian menganjurkan tiga tindakan strategis dalam rangka politik keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Pertama, perlunya sikampanyekan hidup berkecukupan, merasa cukup, menolak hidup mewah dan menolak hidup berlebihan di dalam Geraja dan kehidupan orang Kristen, termasuk dalam kehidupan para pejabat dan politisi Kristen.
Kedua, perlunya dikembangkan pola-pola ekonomi kerakyatan yang berada di luar sisten ekonomi neoliberalisme di tengah komunitas lokal.
Ketiga, perlunya untuk mendukung gerakan atau lembaga advokasi yang memperjuangkan nasib rakyat kecil dan ekologi yang terlindas oleh kerakusan para agen dari sistem neoliberalisme.
Spiritualitas Keugaharian; Membangun Demokrasi Yang Adil Bagi Kesejahteraan Semua. Spiritualitas keugaharian dalam seluruh aspek kehidupan, masih menajadi masalah bagi bangsa dan negara Indonesia.
Bangsa dan Negara Indonesia sedang menghadapi keempat krisis ini ditengah berlangsungnya demokrasi yang belum berjalan secara substantif – atau dalam istilah kaum pergerakan adalah demokrasi transaksional – yang memang berkelindan dengan masalah HAM serta kejahatan ekonomi dan politik yang semakin akut dan gawat.
Karena itu, spiritualis keugaharian menganjurkan dapat menempuh jalan strategis dalam kerangka politik, keadilan dan kesejahteraan rakyat.
”Seruan Geraja-gereja yang membumikan spiritualis keugaharian dimulai dari diri sendiri, baik dalam penolakan terhdap kemewahan, gaya hidup para pejabat gereja, maupun dalam upaya mengembangkan ekonomi bagi rakyat kecil”.
Salah satu yang terkait dengan spiritualitas keugaharian dan demokrasi yang adil bagi semua adalah good gevernence atau tata kelola organisasi yang baik – pemerintahan — utamanya bagi negara yang wajib melindungi seluruh tumpah darah bangsa Indonesia.
Kalau pun pemerintah – cq Kementerian Agama – juga mengharapkan terwujudnya spiritualitas keugaharian, maka semangat keugaharian merupakan suatu sifat kesederhanaan.
Sifat keugaharian yang perlu ditumbuh kembangkan diantara umat beragama juga.
Hanya saja masalah kerusakan tata kelola bangsa dan negara lebih dominan disebabkan dan berada pada habitat penguasa.
Setidaknya, menurut PGI sendiri Gereja-gereja melihat masih lemahnya posisi masyarakat untuk mengakses keadilan di sejumlah daerah.
Selain itu, aktivitas industri dan perkebunan berbasis lahan mengakibatkan masyarakat tergusur yang terus berkelanjutan hilangnya pesona dalam pengelolaan kehidupan pada bidang pertanian.
Tentu saja akibatnya dari penguasaan tanah-tanah rakyat itu semakin membuat rakyat miskin semakin miskin dan tak berdaya.
Demikian juga ketidakadilan di wilayah Pendidikan yang berkontribusi terhadap masalah kualitas pendidikan di sejumlah daerah.
Sehingga kualitas pendidikan yang rendah membuat masyarakat semakin rentan terhadap kejahatan ekonomi dan politik yang muncul dalam bentuk penguasaan tanah-tanah rakyat di berbagai daerah.
Ketidakadilan dirasakan juga oleh gereja-gereja dalam bentuk diskriminatif yang berkaitan dengan kebebasan beribadah.
Demikian juga dengan alokasi anggaran dari pemerintah yang tidak adil kepada umat beragama.
Menteri Agama RI ketika itu – Lukman Hakim Saifudin yang membuka Persidangan Majelis Lengkap Persekutuan Gereja-gereja Indonesia – menyatakan “Menurut Pemahaman saya, keugaharian itu merupakan suatu sifat kesederhanaan.
Sifat yang perlu ditumbuh kembangkan diantara umat beragama”, katanya.
Pernyataan sikap pada Sidang MPL-PGI 2019 yang prihatin terhadap adanya upaya polarisasi dalam masyarakat melalui instrumentasi agama, pembohongan (hoaxs), ujaran kebencian, primordialisme, radikalisme dan adanya upaya untuk mengubah konstitusi dan system politik bangsa yang sudah disepakati bersama serta praktik-praktik kekerasan yang terjadi dalam masyarakat.
Inilah diantaranya yang perlu disikapi dan diselesaikan dengan bijak agar tidak menjadi ancaman kerusaan yang semakin parah bagi seganap warga bangsa Indonesia di masa mendatang.
Semua pihak wajib ambil bagian dalam upaya menegakkan demokrasi yang berkeadilan melalui pendidilan politik bagi segenap warga bangsa Indonesia agar tidak terjebak dalam politik praktis dan mencegah polarisasi dalam masyarakat yang dapat semakin melebar dan meluas dengan meningkatkan kerukunan melalui silaturrahmi dan meningkatkan kebersamaan melalui berbagai forum lintas agama.
Kesamaan sikap PGI dengan GMRI – yang juga aktif membina persaudaraan dan kebersamaan lintas agama di Indonesia – agaknya bukan suatu kebetulan pandangan – tapi merupakan hasil perenungan, pemikiran dan pemahaman yang mendalam tentang kondisi dan situasi Indonesia hari ini secara keseluruhan yang etentik dan obyektif, sebagai sikap tulus sebagaimana yang gigih dilakukan GMRI sejak beberapa tahun sebelumnya. (Lihat Jacob Ereste : Sekjen PGI, Rev. Jecklevyn Frits Manuputty mendukung sepenuhnya Gerakan Kebangkitan Kesadaran Spiritual yang dimotori GMRI, Berita Senator, Selasa, 2 November 2021).
Catatan-catatan penting dari MPL-PGI 2019 yang searah dengan arus pemikiran GMRI dan Forum Lintas Agama terus dibangun dengan gigih oleh salah seorang Pemimpin Spiritual Indonesia, Eko Sriyanto Galgendu. Diantranya, pertama adalah keprihatinan dengan adanya polarisasi masyarakat melalui instrumentasi agama, ujaran kebencian, primordialisme, radikalisme dan upaya untuk mengubah konstitusi dan sistem politik bangsa yang sudah menjadi kesepakatan bersama seluruh warga bangsa Indonesia. Kedua, keprihatinan terhadap maraknya prilaku manusia yang dikuasi oleh sikap tamak, serakah dan rakus yang semakin mendorong menjadi-jadinya sikap individualisme, materialisme, hedonism dan konsumtivisme.
Sikap diatas telah mengakibatkan adanya penindasan, ketidakadilan terhadap sesama – terutama terhadap perempuan dan anak-anak – hingga kesenjangan ekonomi yang semakin meruncing, kemiskinan dan perdagangan manusia merebak seperti narkoba yang ditengarai telah dijadikan juga maininan polirik dan budaya, bukan sekedar mencari keuntungan ekonomi belaka.
Yang lebih parah lagi, krisis kemanusiaan ini semakin gawat mengancam oleh adanya kecenderungan untuk melegitimasikannya melalui penafsiran Kitab Suci, Undang-undang dan Perda yang justru bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia.
Catatan untuk keprihatina ketiga MPL-PGI 2019 adalah adanya eksploitasi sumber daya alam tanpa batas untuk mengeruk keunungan semaksimal mungkin yang telah mengakibatkan krisis ekologis; penghancuran hutan, pemanasan global hingga mengakibatkan mencairnya Kutub Utara yang membuat naiknya permukaan air laut, pendangkalan sungai, penggunan plastik yang tidak terkendali hingga membuat polut tanah, air dan udara rusak parah.
Yang tak kalah gawat adalah keprihatinan MPL-PGI 2019 yang keempat adalah memasuki perubahan yang sangat cepat dan kompleks di bidang teknologi informasi dan komunikasi—revolusi industri 4.0 – yang telah mencipakan perubahan mendasar – disrupsi – dalam segala bidang kehidupan.
Konsekuensinya seperti ditandai oleh hilangnya ribuan jenis pekerjaan, namun yang lebih parah lagi berubahnya gaya hidup, model berrelasi dan cara kerja dalam banyak model pekerjaan.
Tentu akibat terusannya dapat segera diperkirakan bila tidak mampu mempersiapkan diri mulai dari diri sendiri, keluarga, warga masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan, maka dalam perubahan-perubahan yang mendasar ini akan segera mengubah peran dan relasi antar manusia yang semakin asing dan terpinggirkan, sehingga akan membuat frustrasi masyarakat luas.
Pada akhirnya, upaya untuk meningkakan upaya pembinaan warga bangsa secara holistik yang berwawasan kebangsaan guna mempersiapkan kader-kader bangsa yang tangguh dengan memiliki kemampuan untuk berkontribusi positif dan kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terasa semakin mendesak.
Karenanya, upaya untuk mengembangkan kesadaran spiritualitas keugaharian yang didasarkan pada keyakinan bahwa Rachmat Allah (SWT) cukup untuk semua dan adanya kerelaan untuk berbagi serta saling menghargai perbedaan dalam masyarakat yang majemuk (Bhineka Tunggal Ika) demi dan untuk memoerkokoh bangsa dan negara Kesatuan Indonesia, tidak bisa lagi ditunda-tunda.
Oleh karena itu, bila gereja-gereja telah terpanggil dan memanggil untuk menebarkan berita dan aksi nyata untuk membangkitkan iman – spiritualitas keugaharian – pengharapan dan kasih secara nyata dalam kehidupan mulai dari pribadi sendiri, keluarga dan bangsa – mengapa tidak gerakan kesadaran kebangkitan spiritual bagi segenap warga bangsa Indonesia terus didorong secara bersama-sama demi dan untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia menyongsong peradaban baru manusia di bumi yang berpusat di Nusantara.
Jakarta, 14 Desember 2021
Jacob Ereste
