Makassar, Kabartujuhsatu.news,- PLT Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meminta para stakeholder hingga pemerintah tingkat bawah untuk memikirkan langkah strategis inovasi dalam upaya meningkatkan laju percepatan vaksinasi.
Hal itu diungkapkan saat rakor secara virtual yang digelar Kesbangpol Pemprov Sulawesi Selatan, Selasa (22/2/2022).
"Saya berharap pemerintah kabupaten kota dan jajarannya beserta seluruh stackholder yang ada untuk memikirkan langkah strategi dan merumuskan inovasi sebagai upaya dalam meningkatkan cakupan vaksinasi covid-19 sesuai target, khususnya vaksinasi terhadap lansia sesuai arahan Presiden RI, ujarnya.
Kata Dia, "Lansia itu penting, karena sebanyak 73 persen yang meninggal adalah lansia” sebutnya.
Keseriusan dan sinergitas semua pihak dalam rangka penanganan covid dan pelaksanaan vaksin penting untuk terus dibangun dan dimaksimalkan hingga pemerintahan dilevel bawah, pungkas Andi Sudirman Sulaiman.
Rapat koordinasi ini, sebelumnya diawali paparan dari Kadis Kesehatan Prov terkait kondisi dan perkembangan pengendalian dan penanganan covid melalui pelaksanaan vaksinasi di Sulsel yang berada pada angka 83.39 persen untuk vaksin dosis pertama, 55.06 persen vaksin dosis kedua, serta 1.80 persen untuk vaksin dosis ketiga.
dr. Arman Bausat, Sp.B, Sp.OT(K) Spine selaku Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan yang pada kesempatan tersebut menjelaskan bahwa," ada beberapa masalah dalam vaksinasi covid-19 pasca 70% di provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya yaitu laju vaksinasi harian sangat rendah karena adanya pemahaman yang salah bahwa capaian vaksinasi 70 % akhir tahun 2021 sudah dianggap selesai karena sudah memenuhi syarat untuk Herd Immunity, berkembangnya hoax tentang efek samping barat terhadap vaksin tertentu, Dinas Kesehatan kesulitan dalam menemukan sasaran, dan juga rendahnya peran serta tokoh masyarakat dalam percepatan cakupan vaksinasi menuju "Herd Immunity".
"Terkait dengan masalah banyaknya stok vaksin yang akan kadaluarsa, hal ini terjadi karena droping vaksin dari pusat mendekati masa kadaluarsa, sulitnya mengejar sasaran sementara stok vaksin masih banyak, fasilitas kesehatan Kab/kota lupa melaporkan vaksin yang akan kadaluarsa.
"Pada kesempatan ini, saya berharap peran serta stakeholder dalam meningkatkan laju vaksinasi dengan cara meminta kepada seluruh kepala RT/RW untuk mendata warganya yang sudah dan yang belum di vaksin untuk dilaporkan ke Lurah/Kades dan ditindaklanjuti di tingkat kecamatan, memerintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab/kota untuk menyiapkan tim vaksinasi dan bersama forkopimda untuk melaksanakan giat kebut vaksinasi, minta dukungan vaksinator keliling Provinsi, serta vaksinator Polda dan Kodam untuk kecepatan laju vaksinasi.
Sementara itu Pangdam Hasanuddin Mayjen TNI Andi Muhammad dalam paparannya merekomendasikan Kabupaten/Kota untuk mengaktifkan kembali posko-posko PPKM serta Aplikasi Peduli Lindungi scanner vaksinasi sebagai persyaratan masuk wilayah atau ketempat-tempat umum seperti restoran, sekolah-sekolah, tempat wisata dan lainnya.
Strategi lainnya Kata Pangdam, Babinsa dan para Kepala Desa melaksanakan pendataan terhadap warga yang belum melaksanakan vaksinasi untuk diarahkan ketempat-tempat sasaran pelaksanaan vaksin covid-19.
Dikesempatan yang sama Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana AS, M.M. dalam arahannya mengatakan, "Pada rapat koordinasi ini, ada 2 hal yang akan kita bahas yaitu bagaimana penanganan pandemi yang saat ini sedang meningkat serta bagaimana kita secara terpadu dapat melaksanakan vaksinasi untuk kesehatan masyarakat.
"Oleh karena itu, saya harapkan keseriusannya dalam mengatasi hal ini, baik di tingkat pusat maupun di tingkat bawahnya, kata Kapolda Irjen Nana Sudjana.
Dikatakan pula bahwa, "Dalam penanganan pandemi ini, perlu ada kesamaan dan kerjasama antara forkopimda, jadi saya harapkan ada nilai kebersamaan yang ditunjang dengan kemauan yang sangat besar, sehingga masing-masing Kabupaten/Kota harus melakukan srategi dalam memenuhi target vaksinasi ini, jelas Kapolda Sulsel.
"Terkait masalah berita hoax yang menyebar, semua berita harus kita luruskan dan mampu melakukan pendekatan dengan masyarakat khususnya tokoh agama dan masyarakat yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
"Kapolda bersama jajarannya akan melakukan operasi yustisi dan saya minta agar hal ini dilakukan secara terpadu dan disesuaikan dengan nilai karakteristik daerah/wilayah masing-masing. Dan dalam operasi ini akan diberikan tekanan/sanksi namun tetap memiliki nilai edukasi dan pengetahuan terkait dengan masalah bahaya pandemi covid-19.
"Kepada para kepala daerah dan forkopimda agar senantiasa melakukan trobosan dan inovasi dalam rangka percepatan vaksinasi ini, memaksimalkan peran 3 pilar (Kades/Lurah, Bhabinkamtibmas, Babinsa), serta selalu aktif mengecek ketersedian vaksin, vaksin yang digunakan dan vaksin yang diinput dalam aplikasi Smile, imbuh Kapolda.
(Red).
