Kerawang, Kabartujuhsatu.news,-Syirik itu mengesampingkan Tuhan. Bukan laku irrasional yang acap disebut banyak orang. Sebab banyak laku yang tidak masuk akal, tapi dasarnya adalah keyakinan terhadap petunjuk dan ajaran Tuhan yang dipercaya dan diyakini sebagai petunjuk Allah, termasuk petunjuk yang ada dalam al kitab dari langit.
Kitab dari langit itu sendiri bisa menjadi masalah kalau harus diterima secara rasional. Karena Tuhan Yang Maha Esa itu yang harus diyakini dan kepercaya tidak perlu repot untuk dirasionalkan oleh siapa saja yang sudah yakin dan percaya bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa itu ada. Karena kegaiban Tuhan itu bagian dari kekuasaan dan kebesaran-Nya yang tidak terukur dan tidal terbatas.
Jadi acara di IKN itu dianggap syirik oleh sejumlah pihak agaknya karena mengabaikan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan Yang Maha Kuasa atas jagat raya ini. Meski pada dasarnya tujuan dari kehadiran 34 Gubernur di Penajam itu ingin memohon keridoan serta keselamatan, tapi ekspresi pengungkapanya tak sampai dalam takaran umum bagi kebanyakan orang.
Jadi masalah upacara di titik nol IKN Nusantara di Penajam, Kalimantan Timur itu dianggap tidak memenuhi syarat melakukan ucara syukuran atau semacam berdo'a mohon selamat untuk memulai pembangunan IKN yang terlanjur menyandang nama besar Nusantara yang sudah melegenda sejak jaman Majapahit dan Sriwijaya maupun kerajaan Kutai Kertanegara Ing Martapura yang terbilang tertua di Kalimantan Timur.
Syirik itu kata sebagian orang yang menyaksikan upacara ritual di IKN pada hari Senen, 14 Maret 2022 di Penajam, Kalimantan Timur, jelas dalam aspek antropologi dan politik terkait sekendil air dan sejumput tanah dari semua provinsi yang ada di Indonesia, pun bisa menjadi masalah ketika diklaim mewakili masyarakat dari daerah setempat.
Sebab gubernur tidak mungkin dapat dianggap absah mewakili atau mungkini merepresentasikan rakyat, karena anggota legislatif saja kini sedang disangsikan representasinya sebagai wakil rakyat.
Lantaran suara mereka lebih dominan mengedepankan kepentingan dan perintah partai, bukan keinginan dan apa yang diharapkan rakyat.
Tanah dan air yang dibawa oleh masing-masing Gubernur atas perintah Presiden Joko Widodo jelas hendak menarasikan simbol yang ingin menggambarkan kebinnekaan dari suku bangsa Indonesia.
Tampaknya secara politik, Joko Widodo pun ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa proyek IKN adalah proyek yang sudah didukung oleh masyarakat Indonesia dari 34 daerah.
Sehingga kesan telah adanya dukungan dari masyarakat bagi Jokowi mengadi sangat penting untuk optimisme dan memiliki rasa keyakinan serta kepercayaan diri dapat memberi bobot bahwa IKN adalah proyek serius yang perlu untuk diwujudkan, bukan legacy agar dapat diingat sebagai pemimpin yang sukses serta patut mendapat penghormaran atau bahkan penghargaan.
Realitasnya memang banyak pihak yang pesimis IKN Nusanrara ini bisa terwujud -- bahkan diperkirakan bakal mangkrak -- karena bukan cuma lantaran masalah dana yang berat, tapi akibatnya kalau tetap dipaksakan bisa menimbulkan masalah, tidak hanya disebabkan masalah dana yang akan menyandera, tetapi masalah teknis dalam mekanisme kepindahan IKN dari Jakarta ke
Penajam itu nanti pun akan menimbulkan banyak masalah.
Apalagi bila hendak dirunut mulai dari proses dan mekanisme pengesahan UU IKN yang dianggap oleh banyak orang dilahirkan secara sesar itu.
Belum lagi kelak saat akhir dari kekuasaan Jokowi yang mungkin akan menyisakan banyak masalah -- termasuk pekerjaan teknis yang belum selesai -- karena sangat mungkin akan diabakan oleh Presiden berikutnya.
Jadi kalau dari sejumlah pekerjaan itu meninggalkan pula beragam masalah, termasuk pejabat pada tataran teknis pekerjaan yang dilakukannya tak becus, pasti bisa menjadi masalah yang serius.
Belum lagi sejumlah asset yang ditinggalkan begitu saja, bisa jadi akan menjadi obyek penjarahan yang tak mampu diatasi.
Itulah sebabnya sejumlah pihak memprediksi IKN Nusantara di Penajam ini akan mangkrak, karena bukan saja soal nilai biayanya yang magal dan pemborosan, tapi juga masalah dananya tidak cukup tersedia hingga tak efektif untuk dikendalikan.
Apalagi kelak pusat pemerintahan sudah harus berada di Penajam dan memerlukan ongkos yang tidak murah.
Ritual sekendi air dan sejumput tanah dari seluruh provinsi di Indonesia, kata Pemimpin Spiritual Indonesia, Eko Sriyanto Galgendu adalah tak adanya semacam upaya silaturachmi atau "kulunuwun" terlebih dahulu dengan para tokoh masyarakat adat termasuk dengan kerabat Keraton Kutai Kertanegara ing Martadipura sebagai pemilik sah negeri tersebut.
Agaknya, dengan adanya upacara silaturrachmi atau kulonuwun layaknya unggah-ungguh pada para leluhur bumi Kertanegara, akan lebih abdol dilakukan dengan do'a bersama para tokoh dari semua agama-agama di Indonesia.
Hingga IKN yang diberi nama Nusantara itu kelak dapat mendatangkan banyak berkah, jangan sampai justru malahan mendatangkan malapetaka bagi bangsa dan negera Indonesia, tandas pemimpin spiritual ini yang lebih suka disebut sebagai petugas para pemuka agama.
Atas dasar pertimbangan itu pula, Jum'at 19 Maret 2022, secara khusus Eko Sriyanto Gangendu akan sowan ke Keraton Kutai Kertanegara agat dapat menyaraskan titik temu, jika IKN tetap harus dilaksanakan pembangunannya, agar tidak perlu menambah masalah bagi bangsa dan negara Indonesia yang tengah dirundung berbagai masalah.
Niat baik Eko Sriyanyo Galgendu untuk mendapatkan titik temu dengan cara melakukan silaturrachmi secara khusus kepada kerabat Keraton Kutai Kertanegara, dia yakin dapat diterma dengan baik.
Setidaknya, pihak Keraton Kutai Kertanegara, cukup paham pada sosoknya yang sangat dipercaya oleh Susuhunan Paku Buwono XII, akan dapat memberi solusi terbaik bagi semua pihak, tanpa harus ada yang dirugikan atau direndahkan.
Karawang, 20 Maret 2022
Jacob Ereste
