Jakarta, Kabartujuhsatu.news, - Merespon situasi politik terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan Pemilu 2024, Jaringan Aktivis Pergerakan (Jakper) meminta semua pihak mengakhiri. Dimana isu tersebut sudah tidak faktual dan aktual lagi, sehingga menghabiskan energi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tampak beberapa aktivis hadir menyatskan sikap, diantaranya Syafrudin Budiman SIP Aktivis 98/Mantan Ketua DPP IMM, Edi Homadi Mantan Aktivis Eksponen HMI, Ahmad Rouf Qusairy Mantan Aktivis PB PMII/Aktivis Baper, Ibrahim dari KSD dan Faris dari GPII. Selain itu Wasil dari KAMPUD dan Ahmad Wahid dari KMI melakukan Konferensi Pers di Resto Handayani, Jl. Raya Matraman 45 Jakarta, Selasa sore (12/04/2022).
"Kami meminta semua elemen masyarakat agar menghentikan wacana dan diskursus penundaan Pemilu 2024 atau jabatan Presiden tiga periode. Wacana ini sudah beberapa kali direspon oleh Presiden Jokowi bahwa tidak setuju," kata Ahmad Rouf Qusyairi Ketua Umum Barisan Perjuangan Rakyat (Baper) yang juga mantan Aktivis PB PMII ini.
Menurutnya, pada prinsipnya Presiden tidak berkenan masa jabatan Presiden Tiga Periode. Presiden Jokowi taat dan patuh pada konstitusi, dimana masa jabatan Presiden Jokowi dibatasi sampai dua periode. Bahkan, saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).
"Jokowi juga menegaskan melarang para menterinya untuk tidak lagi berbicara penundaan Pemilu 2024 dan Presiden Tiga Periode. Jadi wacana dan polemik ini harus disudahi dan diakhiri," tandas Rouf sapaan akranya.
Meskipun Presiden berkali-kali sudah bersikap tegas, namun menjadi aneh dan patut dipertanyakan ketika isu tentang penundaan Pemilu 2024 dan jabatan Presiden Tiga Periode masih terus saja bergulir diruang publik, media massa, dan media sosial.
"Kemarin, Senin 11 April 2022, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI melakukan aksi demontrasi demontrasi besar-besaran. Dimana salah satu isunya yang diangkat tentang penundaan Pemilu 2024 dan Jabatan Presiden Tiga Periode," jelas Rouf.
Ia juga mempertanyakan, apa sebenarnya yang menjadi motif dibalik gerakan-gerakan ini, dan apakah ini memang murni gerakan mahasiswa? untuk memperjuangkan idealismenya. Apa tidak karena ada irisan dan kepentingan politik jangka pendek perebutan kekuasaan menuju 2024?.
Sebab kata Rouf, kalau kita cermati, diluar panggung gerakan mahasiswa, juga nampak para politisi dan kelompok-kelompok tertentu yang terus menghidupan dan menghembuskan wacana penundaan pemilu/jabatan Presiden Tiga Periode.
"Saya khawatir kalau terus digelindingkan menjadi sia-sia dan cuman menjadi polemik berkepanjangan. Padahal masih banyak fokus pemerintah dibantu masyarakat untuk menguatkan ekonomi paska pandemi Covid-19 yang sudah landai," jelas Rouf.
Sementara itu Syafrudin Budiman SIP Mantan Akivis 98 dan Aktivis Ketua DPP IMM menilai reaksi dan tuntutan mahasiwa sah-sah saja dalam era demokrasi menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan Presiden Tiga Periode. Bahkan, ia mengaku termasuk aktivis yang menolak hal tersebut.
Namun menurut politisi muda ini, Presiden Jokowi sudah tegas menolak menunda Pemilu 2024 dan jabatan Presiden Tiga Periode. Untuk itu Gus Din sapaan akrabnya, meminta para mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya menyudahi polemik ini.
"Presiden Jokowi sudah tegas menolak wacana tersebut. Jadi kita sekarang fokus mendukung pemerintah melakukan pemulihan ekonomi dan melanjutkan capaian-capaian ekonomi lainnya," ujar Gus Din yang juga Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia ini.
Katanya, diharapkan Presiden Jokowi kedepan bisa merombak atau meresuffle tim kabinet di bidang ekonomi. Dimana pemecahan persoalan perekonomian lebih penting dari sekedar wacana yang sudah dijawab Presiden Jokowi.
"Mari kita berikan kepercayaan kepada Jokowi untuk merombak kabinetnya. Kedepan disisa dua tahun masa jabatan Presiden Jokowi harus dikongkritkan pada kesejahteraan dan pengurangan angka kemiskinan," ucap Gus Din.
Dirinyaz khawatir bahwa aksi-aksi demontrasi menolak penundaan Pemilu 2024 dan jabatan Presiden Tiga Periode menjadi rentan ditunggangi kelompok politik tertentu. Baik yang menunggangi dalam negeri maupun luar negeri.
"Saya khawatir ini dalam rangka untuk membangun narasi yang menjatuhkan (downgrade) pemerintah. Sehingga mereka mendapatkan keuntungan secara politik guna memperebutkan kekuasaan pada Pemilu 2024," jelas Sarjana Ilmu Politik Lulusan Fisipol Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) ini.
Terakhir kata Gus Din, menyikapi kondisi tersebut, dirinya bersama Aktivis yang ada di Jakper berkomitmen untuk mengembalikan semangat, spirit, dan subtansi kebebasan berpendapat. Dimana sebagai prinsip demokrasi harus dikembalikan pada koridor yang sebenarnya.
"Dalam era demokrasi modern berbasis Pancasila dan UUD 1945 ini, kemerdekaan meyampaikan pendapat di muka umum diperbolehkan kepada siapapun. Akan tetapi harus menggunakan nalar sehat, mematuhi hukum dan bertanggungjawab atas pendapatnya," pungkas Gus Din. (red)
