Jakarta, Kabartujuhsatu.news,-Pernyataan Presiden Joko Wododo terhadap menteri yang menaikkan harga pertamax dan minyak goreng tanpa penjelasan kepada rakyat justru dinilai ganjil oleh Presiden, hingga menjadi pemberitaan yang meluas dan mengundang beragam pendapat miring, karena terkesan mengabaikan Presiden.
Masalahnya jadi semakin babaliut ketika Presiden mengungkapkan keluhannya itu kepada publik, srhingga lebih mengesankan tidak solid dan tidak kompaknya kabinet yang harus patih dan taat kepada Presiden.
Sentilan Joko Wudodo kepada Menteri yang memiliki otoritas menaikkan pertamax dan minyak goreng tanpa memberi penjelasan pada rakyat bisa makin liar dipersepsikan oleh rakyat.
Sungguhkah otoritas dan kekuasaan hingga koordinasi begitu lemah dalam kanibet Joko Widodo, atau iustru keretakan menuju keambrukan sudah terjadi, hingga rakyat semakin tidak memiliki jaminan kehidupan dapat lebih baik dari kondisi sekarang ?
Sementara tingkat kenaikan harga tidak cuma terjadi pada pertamax dan minyak goreng semata, tapi juga ragam kebutuhan hidup lainnya termasuk listrik, gas LPJ dan transport hingga pemerintah mewacanakan untuk memberi BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi kaum buruh yang mendapat upah dibawah Rp. 3.5 juta.
Padahal BLT ini sendiri dominan ditolak oleh kaum buruh, karena hanya akan membuka peluang korupsi saat realisasi dilakukan, karena itulah kaum buruh dan serikat buruh lebih suka memilih dana bantuan itu untuk subsidi bahan pangan pokok atau untuk operasi pasar agar tingkat harga bisa ditekan semurah mungkin.
Sentilan Joko Widodo terhadap menterinya yang tidak becus dan culas menaikkan harga BBM jenis Pertamax serta minyak goreng, agak aneh bila dikatakan tidak melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan rakyat.
Lalainya keterangan dari Kementerian ini menurut Joko Widodo diakui membuat rakyat mengira para pejabat memang tidak bekerja dengan baik untuk menjalankan amanah rakyat.
Pertanyaan dari Presiden pun mengapa harga pertamax jadi naik artinya tak cuma meremehkan Presiden, tapi juga meremehkan rakyat.
Lalu masalahnya, mengapa Presiden tidak segera memecat menteri yang bersangkutan, maka itu sangat kuat untuk diduga adanya ketersanderaan diantaranya.
Kesan kekacauan dalam tata kelola pemerintahan Joko Widodo yang semakin gawat ini juga ditandai oleh Kebijakan Menko Maritim dan Investasi yang menggunting kebijakan Presiden yang melarang ekspor batubara pada bulan lalu.
Bahkan kesan mbalelo sejumlah menteriya Joko Widodo seperti diungkap oleh Presiden sendiri saat Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan ulang melalui Youtube milik Sekretariat Presiden pada Rabu, 6 April 2022.
Dengan ekspresi nelangsa Joko Wododo menerangkan sekaligus memberi keterangan di saat ada kenaikan harga merupakan bagian dari sikap sense of crisis atau sensitif terhadap kesulitan rakyat.
Pertanyaan dari Presiden tentang kenaikan harga pertamax, juga menyentil absennya penjelasan menteri soal kenaikan harga minyak goreng yang sudah empat bulan lamanya tak juga dijelaskan pada rakyat.
Atas statemen Presiden ini, rakyat justru semakin bingung dan tidak yakin pada kinerja pemerintah yang sepatutnya harus bersungguh-sungguh mengedepankan kepentingan rakyat, termasuk informasi yang pasti dan valid, agar tak semakin membingungkan raktat yang didera oleh ulah ketidakbecusannya Presiden akibat kebrengsekan dari para pembantu-pembantunya.
Kecuali itu, rakyat jadi liar menduga, jika kebobrokan ini merupakan titik awal keambrukan seperti yang menjadi kekhawatiran para ekonom maupun pemerhati politik dan masalah sosial di Indonesia yang tampak semakin kacau.
Setidaknya, aksi mahasiswa dan kaum buruh serta kaum pegerakan terus memanas mengusung beragam masalah, mulai dari naiknya beban pajak, harga bahan pangan, minyak goreng, pertamax tarif listrik dan gas hingga meminta sumbangan pada rakyat untuk biaya IKN (Ibu Kota Negara) yabg baru di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.
Belum lagi ambisi dan birahi untuk menunda Pemilu maupun wancana memperpanjang masa jabatan Presiden sampai tiga periode yang tak masuk akal itu, karena harus memaksakan perubahan peraturan dan perundang-undangan seperti nasib Omnibus Low Cipta Kerja yang bisa terbilang mangkrak itu sampai sekarang.
Belum lagi soal perintah Presiden agar para menteri kabinetnya tidak menanggapi polemik tentang gagasan yang justru mencuat dari lingkungan istana untuk memperpanjang masa jabatan presiden sampai tiga periode itu.
Dan peringatan dari Ptesiden ini, menjadi semakin aneh karena justru disampaikan oleh Pangky Tjandra, seorang pengusaha asal Menado Sulawesi Utara yang tak jelas juntrungan jabatannya apa di lingkungan Istana.
Jakarta, 7 April 2022
Jacob Ereste
