Jakarta, Kabartujuhsatu.news,- anda yakin pemilu (pilpres/pilkada) bisa dilaksanakan sesuai jadwal, 14 Pebruari 2024? Pertanyaan ini patut diajukan karena terkait anggaran belum ada informasi dari Menteri Keuangan.
"Menurut kami, selain ucapan presiden Jokowi yang tak bisa dipercaya, karena ada puluhan ucapan yang bersangkutan tidak ada buktinya." Kata pengamat Hukum Politik Suta Widhya SH,Minggu (17/4) sore di Bandung.
Selain itu menurut Suta, ternyata kondisi keuangan negara yang kritis akibat KKN dan utang yang ugal-ugalan. Bayangkan saja, di tengah stagnan perekonomian rakyat kecil ternyata Jokowi begitu memaksa untuk menyelesaikan Ibu Kota Negara (IKN)
Selama anggaran pemilu belum disetujui dan diketok, tak ada jaminan akan adanya pemilu. Mungkin rezim akan mencari langkah bargaining dengan para pemimpin partai untuk menghasilkan penundaan agak 2 tahun hingga tahun 2016.
Suta mencurigai kepentingan oligarki yang tengah dicari titik untungnya. Para oligarki pemilik tanah di Kalimantan berharap keuntungan berlipat dari pembebasan tanah di Ibu Kota Negara yang baru. Sementara itu Cina Komunis sedang menghitung pembayaran kembali utang - utang yang ditebar ke pemerintah dan swasta.
"Ini tentu sangat berbahaya. Akan terjadi konstelasi politik yang besar di tengah masyarakat yang menolak perpanjangan. Minimalis terjadi benturan sosial yang akan lebih merugikan keutuhan bangsa ini." Tutup Suta.
