Jakarta, Kabartujuhsatu.news,-Isu Perpanjangan masa jabatan dan pembangunan ambisius Ibu Kota Negara (IKN) yang merusak PAMOR Jokowi hendaknya segera diperbaiki bila tidak ingin berhenti sebelum tahun 2024.
Kekuatan militer manapun tidak akan mampu menyelamatkan dirinya andai rakyat sudah bergerak serentak ke arah penolakan terhadap dirinya.
"Meski yang terlihat sekarang seakan demonstrasi 11 April bisa direndam oleh kasus _ketupat Bengkulu_ buat Ade Armando. Tapi, itu tidak akan selesai meski Menteri Serbaguna LBP menggalang big data dan ketua partai yang patuh lantaran punya masalah," Ungkap Pengamat Hukum Politik Suta Widhya SH kepada redaksi kabartujuhsatu.news, Sabtu (7/5).
Menurut Suta, pemerintah sudah tidak mampu mengendalikan distribusi dan harga minyak goreng di dalam negeri sebagai indikator melemahnya kekuasaan dari Rezim saat ini.
Awal melemahnya rezim terlihat dari kelangkaan pasokan minyak goreng. Kemudian timbul lonjakan harga minyak goreng non subsidi yang mencapai seratus persen jelas membuat gejolak l luar biasa di Masyarakat.
"Ini ironis di satu pihak ada pelepasan belasan juta Hektar lahan hutan negara yang dikonversi bagi para pengusaha sawit.
"Nyatanya tidak juga membuat negara untuk mampu memgamankan pasokan minyak goreng bagi rakyat banyak. Lucunya, tidak ada pemasukan negara atas pelepasan Hutan tersebut berupa PNBP dan lainnya." Terang Suta.
Kata Suta, "Saya curiga ada jutaan hektar hutan lenyap dan Hilang.
"Saya heran mengapa walau diberikan hutan melalui pelepasan Hutan, namun tidak memberikan masukan pendapatan terhadap negara, bahkan Sawit juga diberikan Insentif yang cukup besar oleh uang rakyat Indonesia melalui APBN, katanya.
Suta menyebut, "Ada Rp. 57.7 triliun Dana insentif Bagi Perusahaan Sawit.
"Ini terjadi karena permainan mafia sawit dan MIGOR yang sudah sangat sangat diluar kendali kekuasaan negara untuk melakukan pengawasan arus distribusi dan ketentuan harga, ujarnya.
"Sekali lagi kami katakan, mengatasi kondisi genting ini dibutuhkan ketegasan dari Jokowi sebagai pemegang Kuasa tertinggi di negara untuk kembali mengambil kendali penuh terhadap ketersediaan dan harga MIGOR yang saat ini masih berada dalam kendali para mafia.
"Mampukah Jokowi membuat harga kembali Rp. 28.000 / 2 liter minyak goreng?"Tutup Suta.
