Konawe, Kabartujuhsatu.news,-Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi selanjutnya disingkat P3-TGAI adalah program perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A).
P3-TGAI dilaksanakan untuk mendukung kedaulatan pangan nasional sebagai perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sector strategis ekonomi domestik sebagaimana termuat dalam program nawa cita ke tujuh melalui pemberdayaan masyarakat petani dalam perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif di wilayah pedesaan.
Perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat petani secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi.
Proses pemberdayaan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, dan pengelolaan jaringan irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai pelaksana kegiatan.
Di Sulawesi Tenggara kerap Kita mendengar Istilah Aspirasi Anggota DPR RI dapil Sultra dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang yidak lain Aladalah Wakil Komisi V DPR RI yang membidangi PU-PR bapak H. Ridwan Bae yang kemudian dilekatkan pemahaman seolah bahwa Program P3T-GAI disultra sejumlah 306 titik T.A 2022 tersebut adalah Dana Aspirasi Beliau.
Kemudian disisi lain maraknya Protes LSM, Wartawan, dan beberapa masyarakat yang mengendus indikasi pungutan Liar yang diduga dilakoni oleh " Orang Dekat " Wakil Ketua Komisi V tersebut membuat Sekretaris Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kabupaten Konawe Angkat Bicara Ahmad Mubarak Feni.
Menurut Achmad Mubarak Feni yang ditemui disalah satu Warung Kopi di Kota Kendari memberi apresiasi kepada teman Wartawan dan LSM serta masyarakat umum terkait keikutsertaan masyarakat dalam mengawal kebijakan Pemerintah tersebut.
Ia juga mengatakan bahwa dirinya selaku pengurus Partai Golongan Karya Kabupaten Konawe merasa Terganggu dengan adannya pemberitaan terkait dugaan pungutan liar tersebut dikarenakan Sosok Ridwan Bae tidak hanya mewakili masyakarat Sulawesi Tenggara saja tetapi Juga mewakili Partai Golongan Karya, tandasnya.
Momentum Pemilihan Umum sudah dekat sehingga apapun hal yang dapat mengganggu Elektabilitas Partai Golkar maka dirinya merasa sebagai kader wajib dan patut menjaga integritas Partainya, dengan cara memberi pemahaman Tlterhadap masyarakat.
Mantan Ketua BPL HMI Cabang Konawe 2010-2011 ini mengungkapkan bahwa yang perlu kita catat bahwa, jika benar terjadi pungutan tersebut maka masyarakat mampu membedakan mana tindakan oknum dan mana tindakan Partai.
Selain itu, masyarakat juga harus lebih bijak dalam melihat program Pemerintah Pusat sehingga dapat menggali esensi moral asal kebijakan atas pembangunan yang sedang berlangsung, jelas Achmad Mubarak.
Menurutnya, "bisa saja ada dugaan Klaim-Klaim aspirasi sehingga niat baik Presiden Joko Widodo selaku kepala Negara dan atau kepala Pemerintahan tidak tersampaikan sengan baik dan yang pasti baik secara pribadi maupun secara naluri kekaderan Partai Golkar.
"Saya merasa terganggu akan berita tersebut, karena ini juga menyangkut nama baik partai kami, apa lagi mendekati Pemilihan Umum, tandasnya.
"Dan untuk membuktikan bahwa partai Golkar memiliki komitmen Kesejahteraan Petani serta komitmen Penegakan Supremasi Hukum maka kami akan melakukan langkah-langkah konkrit untuk mengungkap kebenaran atas berita-berita tersebut dan kalau perlu kami akan menyurat ke PPATK untuk menelusuri Transaksi Rekening Bank Orang-Orang terdekat Pak Ridwan Bae untuk melidik dari mana sumber uang yang diduga sering menerima transferan dalam jumlah besar, jelasnya.
Baik Staf Ahli Beliau maupun Inisial "M" yang diduga melakukan pungutan dalam beberapa berita terkait, terangnya.
"Serta kami pun akan membentuk Tim terpadu berupa Posko Pengaduan Kelompok Tani Untuk menghindari pungutan-pungutan liar dan menggaransi serta memfasilitasi proses pencairan Dana di balai wilayah sungai (BWS) Sulawesi Tenggara dan pemanfaatannya demi Pembangunan Negara dan nama baik Bapak Presiden Republik Indonesia, serta nama baik Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak AIRLANGGA HARTARTO dalam hal ini sebagai Menko Perekonomian RI sekaligus Koordinator Pemulihan Ekonomi Nasional Indonesia, pungkasnya.
Dilain tempat awak media saat menemui Andi Zhulfhitrah Porondosi selaku ketua DPC PPWI KONAWE di ruang kerjanya yang bertempat di kelurahan puunaaha kecamatan unaaha mengatakan sangat miris sekali dengan permasalahan ini sebab anggaran yang di turunkan ke kelompok berkisar Rp.195 juta, akan tetapi kuat dugaan yang mereka terima perkelompok tersisah Rp.130 juta, kemana yang Rp.60 jutanya, ujar pemuda yang berdarah Tolaki, Bugis ini.
Published : Supriadi B
