Soppeng, Kabartujuhsatu.news,-Wakil Bupati Soppeng Ir H Lutfi Halide,MP hadiri Rakornas pengawasan intern pemerintah tahun 2022 secara virtual yang dilangsungkan di Ruang SCC Lamataesso, Selasa, 14 Juni 2022
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kepala BPKP M.Yusuf Ateh dalam laporannya mengatakan, "Rapat koordinasi ini dihadiri 22.040 peserta yang terdiri dari Pimpinan Kementerian, lembaga pemerintah daerah dan BUMN serta Pimpinan aktif KLD dan Pemeriksaan eksternal Rakornas pengawasan intern Tahun 2022 ini mengambil tema Kawal produk dalam negeri untuk bangsa Mandiri.
Sebagaimana yang sebagaimana yang telah diarahkan oleh Bapak Presiden pemanfaatan belanja pemerintah harus dimaksimalkan untuk menyerap produk dalam negeri sehingga dapat mengalirkan manfaat secara maksimal kepada aktifitas ekonomi dalam negeri.
"Merespon hal tersebut pengawasan intern telah kami lakukan secara intensif untuk mengawal disiplin prioritas belanja pemerintah untuk PDN sampai dengan triwulan 1 Tahun 2022 E-katalog kita masih didominasi oleh produk impor baik dari sisi produk tayang maupun realisasi transaksi namun setelah terbitnya Inpres Nomor 2 Tahun 2022 kondisi tersebut berangsur membaik pada minggu ketiga Mei 2022 produk lokal telah mendominasi produk tayang di e-katalog nasional meskipun secara transaksi produk impor masih lebih tinggi dan alhamdulillah bapak Presiden sampai dengan kemarin 13 Juni 2022 PDN yang tayang di katalog dan transaksinya untuk pertama kalinya telah berhasil menyaingi produk impor.
Hasil Palidasi kami juga menunjukkan per 13 Juni kemarin KLT dan BUMN telah berkomitmen untuk menyerap produk lokal senilai 720,88 Trilliun ini hasil validasi yang real-nya Pak sedangkan realisasinya belanja PDN telah mencapai 180,72 triliun terkait dengan capaian tersebut kami telah mengidentifikasi juga beberapa permasalahan utama yang harus kita selesaikan Pada tahap perencanaan KLD kesulitan mengidentifikasi belanja yang dapat dioptimalkan untuk menyerap produk dalam negeri ketiadaan daftar rujukan yang komprehensif mengenai PDN dengan tekadnya yang baik menjadi salah satu penyebab sulitnya merencanakan belanja produk lokal.
Pada tahap pelaksanaan masih terdapat produk impor yang dibeli pemerintah walaupun telah terdapat produk lokal pengganti berdasarkan pengawasan BPKP setidaknya terdapat 82 produk impor yang dibeli melalui e-katalog yang sudah ada produk lokalnya dan kadang untuk menyerap badan tersebut salah satunya dipicu karena harga satu portal yang relatif lebih tinggi dari sampel pengujian kami atas lapangan 53 produk impor yang dibeli sebanyak 560 produk atau sekitar 66% harganya lebih murah dibandingkan produk lokal sementara itu untuk belanja impor yang dikarenakan biasa saja produk lokal pengganti perlu segera didorong pengembangan industri lokal terkait.
Terakhir pengendalian dan pemantauan oleh manajemen kita lihat masih belum optimal dalam memastikan kecepatan data aktivitas belanja produk lokal oleh KLT dan BUMN .
Hal ini memerlukan penguatan tata kelola pengendalian intern dan pengawasan intern yang efektif. BPKP telah merancang selain pengawasan kolaboratif sebagai bentuk pengawalan bersama seluruh APIP dan internal BUMN yang bertujuan untuk memastikan efektivitas serta akuntabilitas kebijakan dengan pelaksanaan aksi-aksi PDN dalam belanja pemerintah.
Rakornas ini merupakan komitmen kami untuk merumuskan solusi dan strategi pengawalan positif yang mendukung supremasi produk lokal pada pasar domestik hasil pengawasan terhadap pemerintah secara lengkap akan melaporkan presiden sekali lagi izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada bapak presiden dan seluruh hadirin.
Semoga apa yang diharapkan bapak presiden untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan kemandirian industri dalam negeri dapat tumbuh.
Presiden Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan,
Sudah sering berkali-kali saya sampaikan bahwa situasi saat ini adalah situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak gampang karena ketidakpastian global, ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, ancaman kenaikan inflasi semua negara mengalami dan sampai saat ini, Ini baru awal-awal. oleh sebab itu kita semuanya betul-betul harus menyiapkan diri menaiki Pangan harus betul- betul disiapkan, energi betul- betul harus dikalkulasi betul karena separuh dari energi kita itu adalah impor dan kita ini negara besar Pangannya juga butuh pangannya besar, energinya juga butuh energi besar baik untuk kendaraan maupun untuk industri, rumah tangga dan lain- lain, tetapi ancaman krisis pangan ini juga bisa kita jadikan peluang karena lahan kita yang besar banyak yang belum dimanfaatkan, banyak yang belum produktif.
Belanja Pemerintah Pusat, belanja Pemerintah Daerah itu harus memiliki tiga hal yang penting :
1. Menciptakan nilai tambah pada negara ini.
2. Bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi.
3. Efisien
"Saya minta untuk terus mengawal secara konsisten jaga kepatuhan Kementerian lembaga, Pemda, BUMN, BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri.
"Berikan sanksi yang tegas untuk ini dan saya minta pada BPKB sinergikan upaya ini, kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri dengan penuh kedisiplinan dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam Negeri ini, tegas Presiden Jokowi.
Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Inspektur Kab. Soppeng, Ka. BPKAD Kab. Soppeng, Ka.Bapelitbangda Kab. Soppeng dan Kadis Koperindag.
(Red/**)
