Jakarta, Kabartujuhsatu.news, - Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan Proyek Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative (READSI) resmi diperpanjang.
READSI menjadi program andalan Kementan dalam meningkatakan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pertanian.
Perpanjangan proyek READSI ini berdasarkan surat DJPPR No. S-195/PR/PR.2/2022 tanggal 28 Agustus 2022 dan surat dari International Fund for Agricultural Development (IFAD) tanggal 25 Agustus 2022.
Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo terus memacu jajarannya untuk meningkatkan kapasitas SDM pertanian melalui pelatihan atau sekolah lapang (SL).
"SDM pertanian yang andal dapat meningkatkan bobot pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas petani dan penyuluh sebagai ujung tombak kegiatan pertanian," ungkap Syahrul.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, mengatakan keberhasilan pembangunan pertanian tak lepas dari peran semua pihak.
SDM Pertanian memberikan kontribusi yang cukup baik dalam mendukung program pembangunan pertanian.
"PHLN membawahi sejumlah program yang tentunya kita harapkan bisa mendukung pembangunan pertanian. Untuk itu, kita berharap program-program itu bisa dimaksimalkan,” ujar Dedi.
Dedi mengingatkan pentingnya insan pertanian untuk paham dan mengerti dan mampu mengeksekusi dengan baik, penyediaan pangan untuk 267 juta penduduk Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan petani serta meningkatkan ekspor.
Kata Dia, "Kunci keberhasilan pembangunan pertanian ada 3 hal yaitu, teknologi, sarana prasarana, peraturan perundangan termasuk local wisdom dan SDM pertanian serta dengan dukungan Kerjasama yang baik," ucapnya.
Dedi menerangkan bahwa, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan kementerian keuangan dan BAPPENAS mendukung penuh program READSI di daerah di Provinsi dan Kabupaten.
Sebab, READSI menjadi program andalan Kementan karena terbukti dalam 2-3 tahun terakhir program READSI memberikan kontribusi pemberdayaan penyuluh dan petani termasuk sarana dan prasarananya.
"Program READSI ini tujuannya memberdayakan penyuluh dan petani melalui pelatihan-pelatihan yang intensif, petani harus ditingkatkan kapasitasnya, petani harus ditingkatkan keterampilan, inovasi teknologi, mendapatkan akses sumber informasi, akses pembiayaan, akses pasar, sarana- prasarana dan lainnya," terang Dedi.
Kementan telah membuka pertemuan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program READSI Tahun 2023 dan Evaluasi Pelatihan Literasi Keuangan bagi perwakilan rumah tangga lokasi READSI.
Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Leli Nuryati mengatakan dari hasil Mid Term Review (MTR) Program READSI di 2023 akan fokus pada kegiatan Sekolah Lapang.
"Dengan materi pengelolaan hama terpadu, ketahanan iklim, pengelolaan air, dan pasca panen," kata Leli.
Seiring dengan hasil MTR yang telah dilakukan, READSI dengan panitia penyelenggara 18 Kabupaten lokasi READSI telah menyelenggarakan Pelatihan Literasi Keuangan Perwakilan Rumah Tangga Petani lokasi readsi.
Penyelenggaraan pelatihan dilakukan secara serentak di 342 desa yang tersebar di 18 Kabupaten Lokasi READSI pada tanggal 20-24 Agustus 2022 lalu dan dibuka oleh Mentan, Syahrul Yasin Limpo.
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan di setiap desa titik lokasi pelatihan adalah 28 orang, dengan jumlah total peserta sejumlah 9.492 orang.
Selain membahas rencana anggaran dan kegiatan READSI 2023, juga untuk evaluasi penyelenggaraan pelatihan literasi keuangan yang dilaksanakan secara serentak di 324 desa lokasi READSI tersebut.
"Kegiatan evaluasi penyelenggaran ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan secara serentak.
Evaluasi ini juga sebagai sarana mengumpulkan data dan informasi yang akan digunakan sebagai dasar keberlanjutan program READSI," ujar Leli.
Leli mengatakan, salah satu indikator keberhasilan program ini adalah koordinasi. Sehingga, diharapkan dengan koordinasi antara Programme Management Office (NPMO), Dinas Pertanian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan memudahkan perencanaan dan pelaksanaan program READSI ke depan.
"Harapan kami dalam 2 hari kedepan kita bisa memfinalkan dokumen rincian alokasi Hibah kepada daerah TA 2023 lengkap dengan kertas kerja yang disampaikan oleh DJPK, yaitu Kertas Kerja Pemenuhan Persyaratan, Kertas Kerja Kinerja, dan Kertas Kerja Perhitungan Alokasi," pungkas Leli. (*)
