Makassar, Kabartujuhsatu.news,-Rencana yang digagas oleh Walikota Makassar dalam menyambut persiapan HUT Makassar dan Program Longwis, dengan membentuk Polisi Sampah, mendapat komentar dan penilaian dari lembaga swadaya masyarakat di Sulawesi Selatan, Selasa (18/10/2022).
Dewan Pimpinan Provinsi Lembaga Investigasi Mendidik Pro Rakyat Nusantara, disingkat DPP LIDIK PRO Sulsel melalui Ketuanya, Muh. Kemal menilai bahwa apa yang menjadi wacana Walikota Makassar dengan membentuk Polisi Sampah di setiap Kelurahan dinilainya kurang tepat dalam penggunaan kata Polisi Sampah, tutur M. Kemal.
Menurut Dia, Sebagai NGO/LSM yang bermitra dengan Polisi, saat ini tidak sedikit berempati atas penggunaan kata “Polisi Sampah”.
"Kami nilai kurang tepat, karena disamping kami menilai saat ini Polisi lagi didera dengan cobaan besar atas sejumlah masalah yang dihadapi internal Kepolisian, sehingga kata itu tidaklah tepat, tandas Kemal.
“Saya mewakili rekan-rekan di DPP LIDIK PRO Sulsel, merasa empati dan menilai untuk ikut membantu mengembalikan wibawa dan citra Kepolisian dan tentunya ini bukan hanya kami selaku LSM sebagai mitra polri yang memiliki tanggung jawab itu, namun ini semua adalah tanggung jawab kita sebagai anak bangsa untuk mengembalikan marwah dan kewibawaan Polisi di Masyarakat, tegasnya.
"Oleh sebab itu, kepada Bapak Walikota Makassar, kami berharap penggunaan kata “Polisi Sampah” itu agar dapat diubah atau diganti dengan penggunaan kata yang yang lain yang sangat tepat tanpa penggunaan kata Polisi atau Tentara dan lainnya, tegas Kemal.
(Red)
