Surabaya, Kabartujuhsatu.news,- Upaya untuk membatalkan aksi demo yang akan di laksanakan oleh Aliansi Madura Indonesia (AMI) di depan kanwil kementerian hukum dan HAM Jawa timur, oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan sebagai perwakilan dari kanwil dan kalapas Lowokwaru Malang terus berupaya dengan mendatangi rumah salah satu korlap Aksi pada hari Senin, 31 Oktober 2022. Jam 09:20 Wib (Pagi).
Bahkan salah satu korlap aksi di ajak oleh oknum ke salah satu resto pada hari Senin, 31 Oktober 2022, jam 14:10 Wib (Siang) untuk membicarakan tentang aksi demo yang akan di laksanakan oleh Aliansi Madura Indonesia (AMI) untuk di batalkan dan oknum tersebut menyampaikan ke pada salah satu korlap aksi, "bahwa kami di perintah oleh kanwil dan kalapas untuk menemui mas nya supaya aksi demo di batalkan," itu yang di sampaikan oleh oknum yang menemui salah satu korlap aksi.
Tapi dengan tegas korlap aksi menolak keras adanya upaya pembungkaman tersebut dan korlap aksi balik bertanya kepada oknum kenapa pihak kanwil dan kalapas Lowokwaru Malang ingin membatalkan aksi demo kami, "ada apa dan kenapa ?..." Ucapnya.
Bahkan salah satu korlap aksi juga di hubungi via telpon WA oleh oknum yang mengatasnamakan temannya kalapas Lowokwaru Malang, meminta untuk tidak melanjutkan aksi demo di depan kanwil kementerian hukum dan HAM Jawa timur, oknum tersebut juga mengajak oknum korlap aksi ketemuan untuk membicarakan hal tersebut, tapi dengan tegas korlap aksi kembali menolak dengan tegas adanya upaya pembungkaman, Tegasnya.
Dengan adanya upaya tersebut Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI) Baihaki Akbar, angkat bicara dan mengutuk keras upaya pembungkaman yang di lakukan oleh oknum yang mengatasnamakan dan diperintah oleh kanwil dan kalapas Lowokwaru Malang, (3/11/2022).
Kami akan tetap turun aksi demo di depan kanwil kementerian hukum dan HAM Jawa timur untuk membongkar kebobrokan rutan dan lapas yang ada di Jawa timur dan kami tidak akan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan walaupun nyawa taruhannya.
Kami juga akan segera mengirim surat ke Presiden RI, Menkopolhukam RI dan DPR RI, terkait bobroknya kinerja Karutan, Kalapas dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa timur, "BIARPUN LANGIT RUNTUH KEBENARAN DAN KEADILAN HARUS TETAP DI TEGAKKAN," pungkasnya.
(BA/Rls*)
