Soppeng, Kabartujuhsatu.news,
Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan (DPKHP) Kabupaten Soppeng menggelar pertemuan Koordinasi Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Soppeng yang dilangsungkan di Hark Cafe and Eater Malaka, Selasa, 6 Desember 2022.
Kepala Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan (DPKHP) Kabupaten Soppeng, Ir. Erman Asnawi, M.Si dalam laporannya mengatakan,"
Kami melakukan kegiatan ini untuk antisipasi melonjaknya kasus PMK di Kabupaten Soppeng.
"Sebelumnya 10 Agustus 2022 ditemukan kasus pertama PMK di Maddumpa, dan tindakan yang kami lakukan yaitu melakukan isolasi lokasi serta pengobatan kepada sapi yang terjangkit. Untuk kasus di Soppeng sempat zero selama 2 bulan, namun di bulan Oktober melonjak tajam sampai saat ini mencapai 400an kasus, sedangkan kasus kematian sapi akibat PMK di Soppeng tercatat baru 1 ekor anak sapi.
"PMK tidak membuat kami panik karena penyakit ini tidak menular psda manusia. Namun ini menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat kita.
"Sehingga melalui kegiatan ini, dengan melibatkan unsur TNI beserta jajarannya sampai Babinsa, Polri beserta jajarannya sampai Babikantibmas, Kejaksaan, Camat, Kades/Lurah, BPP dan SKPD terkait semoga kita dapat membangun sinergi dalam menghadapi masalah ini.
"Karena kendala yang kami hadapi saat ini yaitu kurangnya respon dari masyarakat untuk menvaksin hewan ternaknya, sehingga diperlukan dukungan dari semua pihak untuk menggerakkan program vaksinasi, termasuk melalui edukasi dan penyuluhan.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulsel, Drh. Nurlina Saking, MP dalam arahannya mengatakan, "Kegiatan ini merupakan pertanda keseriusan kita dalam menangani Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), meskipun Kepala DPKHP Kabupaten Soppeng tadi menyampaikan bahwa PMK ini tidaklah menular kepada manusia namun sangat mengganggu perekonomian masyarakat peternak sehingga hal ini tidak boleh diabaikan.
"Jadi keberadaan kita disini untuk membahas kendala dalam memberantas PMK ini.
"Untuk masalah tenaga kerja, seharusnya ada 1 dokter hewan, paramedic 2 orang per kecamatan.
"Namun tenaga kesehatan hewan masih kurang di Kabupaten Soppeng sehingga dibutuhkan tambahan atau dukungan dari berbagai pihak sehingga penanganan PMK ini memiliki model pentahelix yang merupakan salah satu cara dalam mengatasi masalah dengan melibatkan lintas sektor, sehingga dibutuhkan keterlibatan sampai ke tingkat Desa.
"Adapun target vaksinasi Kabupaten Soppeng yang disediakan 10.000 dosis dan sampai hari ini baru 4620 dosis, jadi belum sampai 50 %, sedangkan untuk Sulsel sendiri baru 30%.
"Jadi mari kita berkolaborasi menyelesaikan target vaksinasi ini.
"Yang menjadi target utama kita yakni sapi karena gejala yang muncul agak berat dibanding kambing dan babi.
"Sekarang kita sedang berkejaran dengan PMK, oleh karena itu mari kita membangun suatu langkah pengendalian secara realistic yang tentu untuk teknisnya akan dipimpin oleh Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng sehingga kami berharap soppeng bisa segera menyelesaikan PMK ini sebelum memasuki tahun 2023. Jadi target kita adalah bagaimana meningkatkan imunitas kelompok sapi yang ada di Kabupaten Soppeng agar tidak terkena penyakit.
Wakil Bupati Soppeng, Ir. H. Lutfi Halide, MP dalam arahannya mengatakan,"
Melalui kegiatan ini, mari kita berdiskusi bersama terkait bagaimana cara untuk mengatasi PMK ini dengan melibatkan TNI/Polri, dan tripika Kecamatan karena kendala yang kita hadapi adalah petugas yang terbatas untuk terjun langsung ke lapangan.
"Jika perlu semua yang bertugas di lapangan diberikan pembinaan khusus untuk menangani ternak baik yang belum terjangkit maupun yang telah terjangkit PMK ini.
"Oleh karena itu, saya mohon kepada TNI/Polri dan kejaksaan untuk mendampingi kami, apalagi dalam kondisi saat ini, di samping pandemi Covid-19 kita juga menghadapi Krisis Global.
"Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita harus menjadi contoh dan dilihat oleh masyarakat dalam menangani masalah PMK ini.
"Pada kesempatan ini, saya menyampaikan beberapa hal terkait penanganan PMK ini agar ada upaya yang masif dan komunikasi kepada masyarakat.
"Selain itu, tolong kepada kepala Desa dan DPKHP Kabupaten Soppeng buat jadwal kapan dan dimana kita bisa bergerak di Desa masing-masing.
"Yang tak kalah pentingnya yaitu masalah lintas ternak yang harus diperhatikan kedepan karena Kabupaten Soppeng di ibaratkan sebagai sarang laba-laba karena mempunyai banyak jalan masuk, pungkasnya.
Turut hadir, mewakili anggota Forkopimda Kab. Soppeng, Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, para Asisten Setda Kabupaten Soppeng, para Kepala SKPD terkait, para camat, para Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Soppeng, para kapolsek beserta Bhabinkamtibmas, para Danramil beserta Babinsa, para Koordinator BPP se Kabupaten Soppeng.
(Red)
