Kunjungi Soppeng, BPKP Perwakilan Sulsel Sebut Permasalahan Terbesar Korupsi di Daerah Ada Pada Desa
  • Jelajahi

    Copyright © kabartujuhsatu.news
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Daftar Blog Saya

    Kunjungi Soppeng, BPKP Perwakilan Sulsel Sebut Permasalahan Terbesar Korupsi di Daerah Ada Pada Desa

    Kabartujuhsatu
    Rabu, 21 Desember 2022, Desember 21, 2022 WIB Last Updated 2022-12-21T17:13:59Z
    masukkan script iklan disini

    Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Rizal Suhaili, Ak. MM, Bupati Soppeng HA Kaswadi Razak, SE dan Sekda Drs Andi Tenri Sessu, M.Si (Ist).


    Soppeng, Kabartujuhsatu.news,-
    Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan kerja di kabupaten Soppeng, Rabu (21/12/2022).


    Kunjungan kerja BPKP Perwakilan provinsi Sulawesi Selatan tersebut di sambut langsung oleh Bupati Soppeng HA Kaswadi Razak beserta jajarannya yang dilangsungkan di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng.


    Dalam penyambutan tersebut, Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak, SE mengatakan," Merupakan satu kehormatan kebanggaan dan penghargaan bagi kami atas kunjungan Bapak kepala perwakilan BPKP di kabupaten Soppeng yang merupakan momentum sangat strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Soppeng.


    "Oleh karena itu pada kesempatan Selamat datang kepada Bapak perwakilan dan untuk Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak atas kunjungan di kabupaten Soppeng bersama rombongan.


    "Melalui kesempatan ini kami laporkan bahwa pemerintah Kabupaten Soppeng telah 8 tahun berturut-turut memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI prestasi pengelolaan administrasi keuangan dalam memperoleh IPB secara utuh tidak lepas dari peran aktif Dari BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan pembinaan baik secara langsung maupun melalui auditor yang telah dibina oleh BPKP di daerah ini sebagai pengawasan internal Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan tugas, selama ini yakin bahwa tanpa pengawasan yang efektif maka tertib administrasi pengelolaan keuangan tidak mungkin akan terwujud sebagaimana yang kita harapkan karena itu peran fungsi pengawas atau APIP dan tahun ini di bawah binaan BPKP tidak dapat dipungkiri kontribusinya terhadap apa yang kita capai khususnya WTP yang telah diterima oleh pemerintah Kabupaten Soppeng.


    "Untuk itu sekali lagi pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon kepada bapak perwakilan BPKP Sulawesi Selatan untuk memberikan pencerahan  kepada kami dan seluruh jajaran pemerintah daerah kabupaten Soppeng dan tentu juga rasa syukur kami ditunjuknya soppeng  bagian kunjungan bapak yang tentu  sebagai pejabat baru meluangkan waktu untuk bersilaturahmi dengan kami di kabupaten Soppeng.


    "Hal-hal yang mengenai tugas dan tanggung jawab pada dasarnya prinsip kita sama adalah tujuan kita dan bagaimana terbaik di sisi lain kami sangat menyadari kemampuan SDM kami masih tentulah belum maksimal, belum semuanya bisa memahami tentang tugas-tugas amanah yang diamanahkan kepada mereka.


    "Maka tepatlah pada pagi yang berbahagia ini Insyaallah kita akan mendapatkan informasi-informasi atau ada beberapa hal yang mungkin menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara.


    "Beberapa fenomena dinamika  yang terjadi yang kami alami selama ini tentunya banyak hal yang diakibatkan oleh ada unsur kesengajaan, kelalaian dan ketidakmampuan memahami apa yang menjadi tugas- tugas kita.


    "Informasi yang kita dengarkan dari teman-teman bahwa terkadang itu sudah dianggap betul tapi bagi pemeriksa belum betul.  inilah terkadang titik temu  biasanya sulit di ambilkan suatu solusi.


    "Kami terkadang di posisi yang lemah,sehingga kami sangat berharap bahwa dengan motivasi dukungan dari jajaran BPKP Kami yakin bahwa ke depan pemerintah daerah beserta seluruh jajaran akan lebih profesional intinya kami semua ingin terbebas dari hal-hal yang tidak mestinya terjadi kami juga adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang ingin melihat daerahnya maju, ingin melihat semua pengadministrasian tertib.


    "Tidak ada diantara kami yang ingin membuat suatu kesalahan-kesalahan tapi mungkin juga ada beberapa faktor sehingga kesalahan itu tidak bisa dihindari apalagi kalau ada sesuatu di balik apa yang menjadi tugas yang tanggung jawab kita terutama kalau mendesak keadaan ini biasa banyak pihak yang tidak bisa bertahan dengan godaan-godaan.



    "Ini selalu kami tekankan dan Alhamdulillah proses pemerintahan di Kabupaten Soppeng ini sehingga integritas antara eksekutif dan legislatif berjalan dengan baik sehingga  pembangunan di soppeng ini juga sudah memperlihatkan beberapa prestasi-prestasi yang tercapai terutama penetapan APBD mungkin tahun ini kita yang pertama di Indonesia, penetapan APBD itu sejak Oktober sudah kita tetapkan, tegasnya.


    Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Rizal Suhaili, Ak. MM dalam arahannya mengatakan, "BPKP selama ini telah banyak bekerja sama dengan rekan-rekan  se Sulawesi Selatan bahkan se Indonesia lebih dari 542 pemerintah daerah kami sudah berkolaborasi.


    "Alhamdulillah sebagian besar banyak menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah kami siapkan dan itu gratis, paling-paling biaya  mendatangkan ahlinya untuk instalasi di pengajaran tapi tidak ada pemeliharaan tidak ada biaya lainnya.


    "Tahun 2022 BPKP itu punya beberapa sektor, tema dan topik pengawasan, untuk Soppeng ini ada 6 Sektor, 9 Tema dan 11 topik. 


    "Indonesia untuk topiknya kita lebih dari 100 unit topik yang harus kita kerjakan menjadi bahan kepada presiden kita laporkan.


    "Ini juga se Sulawesi Selatan kita harus melapor ke Gubernur Sulawesi Selatan.


    "Mudah-mudahan ke depan Kita juga melakukan desain dari 69 dan 11 hal ini coba kita rangkum untuk menjadi bahan untuk Bapak Bupati, kita rencanakan tahun depan untuk hasil tahun Ini 2022.


    Selain itu juga dengan melakukan pengendalian atas apa-apa yang jadi menunggu semua sudah selesai akhir tahun untuk menjadi bahan bagi pak Bupati melakukan evaluasi dan pengendalian atas apa-apa yang sudah dilakukan oleh seluruh OPD di bawah pimpinan beliau, itu juga akan menjadi raport dalam Ibu/Bapak sekalian artinya jika ada perbaikan tentu segera diperbaiki.


    "Alasan BPKP dalam tahun 2022 di Kabupaten Soppeng ada beberapa hal kalau SIP udah level 3, tapi saya berharap juga bisa disandingkan dengan kapasitas APIP nya baru 2,14 ada yang harus diperbaiki.


    "Permasalahan korupsi terbesar di daerah ada pada Desa yaitu 154 kasus untuk tahun 2021, 50 kasus masalah pemerintahan, 244 masalah pendidikan, Transportasi, pungkasnya.


    Turut Hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, beserta para pejabat eselon II dan III, Lurah se -Kab. Soppeng.


    (Red)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini