Jayapura, Kabartujuhsatu.news, - Perwakilan Masyarakat Papua yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Tanah Papua meminta Presiden RI Joko Widodo agar jika menunjuk penjabat gubernur Papua, harus orang Asli Papua (OAP).
Hal tersebut dimaksudkan karena orang asli Papua yang tahu persis situasi dan kondisi pemerintahan di provinsi Papua saat ini, selain itu untuk menghindari gesekan sosial di kalangan masyarakat Papua itu sendiri.
Demikian disampaikan Ketua Aliansi Masyarakat peduli Tanah Papua, Marcelino Marini dalam konferensi Pers yang digelar di Jayapura Jumat, (20/1/23).
Lanjut Marcelino mengatakan bahwa, sesuai Amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (Otsus) Papua Nomor 21 tahun 2021, perubahan kedua UU No 2 tahun 2022 telah mengamanatkan bahwa orang Papua harus menjadi tuan di negeri sendiri.
Oleh sebab itu dirinya sekali lagi meminta kepada pemerintah Pusat agar memperhatikan hal tersebut.
“Saya pikir UU Otsus sudah jelas, memberi ruang seluas-luasnya kepada kami orang asli Papua, oleh sebab itu nilai-niai keberpihakan, proteksi dan pemberdayaan bagi orang asli Papua harus benar-benar serius dipertimbangkan dengan baik,” terangnya.
Menurutnya, hal itu penting sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial ditengah kehidupan masyarakat Papua.
Marcelino juga menyarankan agar nantinya penjabat Gubernur Papua yang diusulkan dari kalangan Pemerintah atau Koalisi Partai politik harus benar-benar mengakomodir orang Asli Papua.
“Ya tentunya kami juga berharap siapapun karateker gubernur Papua, yang diusung baik melalui jalur pemerintahan atau yang oleh Gabungan Partai Politik, harus murni orang asli Papua (OAP), tetapi juga untuk menjaga stabilitas keamanan bangsa dan Negara, maka oleh sebab itu kita meminta untuk hak-hak dasar Orang Papua untuk jangan ditinggalkan atau dikesampingkan,” tuturnya.
Pada Kesempatan itu perwakilan Pemuda Nusantara Ilham Sudibyo mengatakan Pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam rangka penempatan Carateker Gubernur Papua, tidak serta merta ikut kemauan Jakarta atau pemerintah Pusat, tetapi harus melihat dan mengakomodir aspirasi masyarakat Papua, sebab jika tidak maka tentu akan menimbulkan persoalan.
“Saya mewakili pemuda Nusantara meminta pemerintah Pusat, agar Carateker gubernur Papua harus diberikan kesempatan kepada OAP.
"Pemerintah pusat jangan asal menempatkan penjabat Carateker tanpa mempertimbangkan kondisi sosial budaya dan politik di Tanah Papua,”Harapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Aliansi Masyarakat Peduli Tanah Papua, Robert D. Niki, bahwa Papua selalu ribut-ribut dan terjadi benturan antara masyarakat asli Papua dan non Papua dan itu semua karena korban kebijakan yang salah serta asal-asalan, sehingga menimbulkan situasi kurang baik di tengah-tengah masyarakat Papua.
"Oleh sebab itu Robert meminta presiden Joko Widodo agar kedepan lebih peka lagi dalam mengambil keputusan.
“Kita semua menginginkan Papua aman, damai dan kondusif, oleh sebab itu pemerintah memperhatikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Papua.
(Red/**)
